Main Menu

PLTU Riau 1, Nudirman: Pengembalian Uang Rp700 Juta Tak Hilangkan Pidana

Iwan Sutiawan
08-09-2018 03:53

Praktisi hukum Nudirman Munir. (GATRA/Iwan Sutiawan/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Praktisi hukum Nudirman Munir menilai pengembalian uang sekitar Rp700 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terkait suap proyek PLTU Riau 1, tidak bisa menghapus pidana penerimaan suap.

 

"Ya kalau mengembalikan uang itu bukan menghilangkan sifat pidananya, hanya mengurangi hukuman," kata Nudirman Munir di sela-sela acara Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 2018 di Jakarta, Jumat malam (7/9).

Namun demikian, pria yang sempat menjadi anggota Komisi III DPR RI ini mengaku tidak tahu persis persoalan apakah terkait Partai Golkar atau bukan. Ia berbicara dari sisi normatif hukum secara umum.

"Mengembalikan uang itu hanya meringankan hukuman, tapi tidak menghilangkan sifat pidananya dan tidak juga menghilangkan ranah perundang-udangan mengenai pemilu dan parpol," ujarnya.

Sedangkan disoal tentang Munaslub IPHI yang akan berlangsung mulai Jumat hingga Minggu (7-9/9), Nudirman mengatakan, Munaslub ini untuk memilih ketua umum secara demokratis yang bisa mensejajarkan advokat dengan penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

"Oleh karena itu, kita organisasi advokat, khsusnya IPAI sepakat untuk mencoba melakukan perubahan, di antaranya perubahan masa jabatan ketum yang kita batasi hanya 2 kali masa jabatan," katanya.

Nudirman yang menjabat selaku Steering Committee (SC) Munaslub IPHI 2018,  melanjutkan, jika jajaran pengurus berakhir masa jabatannya, maka mereka langsung demisioner dan kepengurusan diambil alih oleh Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan sehingga tidak bisa lagi kongkalikong.

Selain itu, dalam pemilihan ketum nanti, sudah ditawarkan bahwa seluruh anggota IPHI mempunyai hak suara (one man one vote) untuk memilih calon ketua umum, sehingga yang terpilih nanti benar-benar yang dikehendaki oleh seluruh anggota.

"Dengan adanya organisasi yang lebih demokratis, kita berharap ini akan meningkatkan kualitas pengacara itu sendiri dengan penegak hukum yang lain," ujarnya.

Adapun pemilihan ketum IPHI kali ini, lanjut Nudirman, sama seperti pemilu untuk memilih presiden atau kepala daerah di mana semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan mempunyai hak pilih. "Kita mencoba seperti pemilu di negara kita, one man one vote. Pilkada one man one vote, dan kita juga ingin ketua IPHI ini one man one vote. Jadi demokrasi yang sebenarnya," ujar dia.

Dengan demikian, anggota IPHI yang ingin menentukan siapa ketum, maka bisa menyalurkan hak suaranya di Munaslub ini. Jika tidak, maka harus menerima hasil dari Munaslub. Ini seperti halnya dalam pemilu di Indonesia.

"Kalau yang tidak datang harus menerima. Inilah demokrasi kita. Sama seperti pemilu, dia datang ke TPS berarti dia ingin menentukan pemimpinnya. Kalau dia tidak datang, dia kehilangan haknya. Ini juga begitu. Kalau ingin tentukan ketua di masa datang, datanglah di munas ini. Toh fasilitas kita siapkan," katanya.

Sedangkan ditanya tentang munaslub yang digelar kubu sebelah di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Nudirman mengatakan itu terserah mereka. Tapi sesui informasi, Munaslub di sana hanya dihadiri puluhan orang.
"Tapi saya tidak tahu [pastnya], kebetulan tidak hadir di situ," ungkapnya.

Sedangkan untuk munaslub di Jakarta ini, lanjut Nudirman, pesertanya mencapai sekitar 300 orang. Ia mengimbau agar advokat IPHI kembali bersatu untuk melakukan Munas 2018 untuk menentukan kepengurusan.

"Yang mengurus munas versi Surabaya, mari kita bersatu kembali. Lupakan perbedaan, kita bersatu di bawah panji-panji IPHI yang menginginkan demokrasi secara langsung, one man one vote. Besok di ploor mana yang merek pilih," ujarnya.

Adapun siapa yang akan manju menjadi kandidat ketum Partai Golkar dalam Munaslub ini, Nudirman mengaku belum mengetahuinya. Namun ia mengharapkan agar ada banyak calon ketum sehingga para anggota advokat IPHI bisa mempunyai banyak pilihan.

"saya belum tahu, bisa 2, bisa 3. Kita harapkan lebih banyak calon lebih bagus. Berarti lebih demokratis. Kita lihat besok lah," katanya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
08-09-2018 03:53