Main Menu

Jaksa Agung Tak Terima KPK Sebut 2.357 PNS Koruptor Tak Dipecat Kesalahan Kejaksaan

Iwan Sutiawan
08-09-2018 04:49

Jaksa Agung Jaksa Agung HM Prasetyo. (GATRA/Iwan Sutiawan/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo tidak terima dengan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, bahwa 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) koruptor belum dipecat karena kesalahan Kejaksaan.

 

"Pernyataan yang perlu diperjelas dan tidak seharusnya membuat pernyataan seperti itu," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (7/9).

Menurut Prasetyo, tugas Kejaksaan atau jaksa bukan sampai dengan memecat PNS yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Tugas jaksa itu sebatas hanya sampai melaksanakan putusan hakim [pengadilan] yang sudah berkekuatan hukum tetap," katanya.

Kalau urusan memecat PNS, lanjut Prasetyo, itu merupakan masalah adminstratif kepegawaian, bukan urusan atau tugas jaksa sehingga Kejaksaan atau jaksa tidak bisa mencampuri urusan tersebut.

"Enggak bisa campuri itu dan ini bukan domainnya jaksa. Domain jaksa itu hanya melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah inkracht. Itu tugas jaksa," ujar Prasetyo.

Sedangkan soal jaksa harus memberitahukan kepada instansi PNS yang telah dieksekusi, lanjut Prastyo, itu juga bukan tugas jaksa. Pimpinan instansi atau lembaga seharusnya mengetahui anak buahnya yang terjerat kasus hukum, khususnya korupsi.

"Tentunya atasan masing-masing tahu persis kok, bahwa ada pegawainnya yang menjalani proses hukum dan diputus pengadilan dan bersalah," katanya.

Setelah itu, pimpinan lembaga atau instansi kemudian mengambil tindakan administratif kepegawaian yakni memecat anak buahnya yang sudah dijatuhi hukuman penjara atau pidana karena korupsi.

"Itu [memecat] bukan domain jaksa. Jadi saya pikir KPK juga harus tahu masalah ini, termasuk KPK sendiri memproses hukum pegawai sipil juga kan. Berarti mereka juga mestinya ada kepedulian untuk itu, kalau memang seperti itu yang dimaksudkan," katanya.

Menurutnya, KPK juga tidak melakukan demikian karena bukan itu bukan merupakan wewenang jaksa. "Jadi bukan tugas jaksa, baik jaksa yang di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan maupun jaksa yang di KPK," katanya.

Begitu sudah dilaksanakan putusannya, lanjut Prasetyo, itu menjadi kewenangan instansi masing-masing untuk menindaklanjuti status PNS yang telah dipenjara. "Kalau orang sudah dihukum, mestinya harus dipecat, diberhentikan, jangan dibayar terus gajinya," ujar Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan sejumlah media, bahwa Agus terkesan menyalahkan Kejaksaan dengan masih adanya ribuan PNS koruptor yang belum dipecat akibat kesalahan Kejaksaan.

"Setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, mestinya jaksa eksekutor memberikan informasi itu kepada instansi [asal PNS]. Karena eksekutornya, jaksanya kan pastinya sudah tahu bahwa perkaranya sudah inkracht," ujar Agus.

Pemberitahuan dari jaksa itu sebagai salah satu bentuk mekanisme hukum supaya instansi tempat PNS yang telah divonis hukuman penjara bisa mengurus status PNS-nya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
08-09-2018 04:49