Main Menu

KPK Harus Peringatkan Kementerian Pertanian

Cavin Rubenstein M.
08-09-2018 10:04

Wakil koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto (antikorupsi.org/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Inisiatif Kementerian Pertanian yang mengabaikan Perpres pengadaan barang dan jasa tidak bisa dibenarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi diharap memperingatkan Menteri Pertanian.

 

Dorongan itu datang dari Lembaga Antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyebut bahwa penunjukan atau pengadaan langsung memiliki syarat atau kondisi yang sudah diatur dalam undang-undang.

"Misalkan yang diadakan itu khusus, kemudian pengadaannya itu dalam kondisi darurat. Kalau tidak dalam kondisi darurat ya tidak bisa," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto dalam rilisnya yang diterima oleh redaksi Gatra.com, Sabtu (8/9) pagi.

ICW mengingatkan bahwa sudah ada peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa bagi kementerian dan Lembaga, yakni Perpres Nomor 16 tahun 2018. Artinya semua pengadaan barang dan jasa harus merujuk pada aturan tersebut.

"Kalau membuat aturan sendiri, harusnya aturan yang satu tidak berbenturan dengan aturan yang ada," kata Agus.

Untuk itu menurutnya KPK harus melihat aturan yang ada dan aturan yang diterapkan. Jika Kementan masih tetap melanjutkan kebijakan tersebut, maka menurutnya KPK harus memberikan notifikasi atau peringatan.

Pada kesempatan berbeda, mantan pimpinan KPK. Indriyanto Seno Adji mengungkapkan bahwa memang ada Perpres yang membenarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa. Namun itu bisa dilakukan jika dalam sebuah kondisi yang dianggap darurat, mendesak, atau urgent. Itu pun tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Jadi tetap harus memenuhi syarat-syarat pada Perpres," kata Indriyanto.

Polemik kebijakan pengadaan barang di Kementerian Pertanian itu muncul karena beberapa waktu lalu Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku siap menjadi tumbal dalam melakukan perubahan pengadaan barang dan jasa di bidang pertanian. Salah satunya adalah untuk sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama.

Tidak lagi melalui tender atau lelang yang memakan waktu, ia akan melakukan pengadaan melalui e-katalog. "Alhamdulillah langsung ditandatangani Perpres Nomor 172. Presiden sangat mendukung upaya-upaya kami," ujar Amran beberapa waktu lalu.

Salah satu alasan Amran menerapkan kebijakan tersebut karena keperluan petani seperti pupuk maupun benih tidak bisa menunggu dan butuh tindakan cepat.

Amran pun mengaku diingatkan para Direktur Jenderal Kementan agar berhati-hati dalam melaksanakan Perpres itu. "Saya katakan, biarlah saya jadi tumbal kebijakan ini. Biar saya ditangkap KPK. Yang penting bagi saya, produksi pertanian meningkat, petani makmur," kata Amran yang mengaku berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pelaksaan kebijakan tersebut.


Editor : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
08-09-2018 10:04