Main Menu

Cegah Korupsi Dana Bantuan Sosial, Mensos Audiensi dengan KPK

Flora Librayanti BR K
08-09-2018 11:58

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita berkunjung ke KPK (Dok. Kemensos/yus4)

Jakarta, Gatra.com – Tingginya jumlah anggaran bantuan sosial (bansos), membuat Kementerian Sosial harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu langkah perwujudan prinsip tersebut adalah dengan mencegah terjadinya korupsi terhadap triliunan duit bansos. Alhasil, Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

"Kedatangan saya adalah dalam rangka audiensi dan konsultasi dengan Pimpinan KPK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pengelolaan bantuan sosial dan aset. Selain itu juga untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Sosial," kata Mensos di Jakarta, Kamis (8/9).

Dalam RABPN 2019, nilai anggaran bansos Kementerian Sosial mengalami kenaikan signifikan. Anggaran bansos pada 2018 sebesar Rp38,9 triliun menjadi Rp54,3 triliun di 2019. Duit tersebut dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra), dan program bantuan sosial lainya. Khusus PKH terjadi peningkatan kualitas bantuan 100% untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.

"Kami berkomitmen bahwa dalam penyaluran bansos harus memenuhi unsur 6T yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, tepat kualitas, dan tepat harga. Konsultasi yang kami lakukan hari ini dengan KPK adalah salah satu upaya untuk itu," kata Agus.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan dukungannya terhadap kedatangan Menteri Sosial bersama jajaran untuk semangatnya dalam mendukung KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami mengapresiasi komitmen Pak Menteri Sosial untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. Apalagi jumlah bansos yang akan disalurkan tahun depan jumlahnya meningkat. Ini harus dikawal sungguh-sungguh agar tepat sasaran," tegasnya.

Ia menambahkan Kemensos harus melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat dengan sebaik-baiknya dan melakukan pengawasan terhadap Pendamping Program Bansos sehingga di lapangan tidak terjadi penyelewengan.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras dan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar yang turut mendampingi Mensos berjanji akan segera menindak lanjuti langkah-langkah teknis yang akan dilakukan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi bersama KPK.


 

Flora L.Y. Barus

 

 

Flora Librayanti BR K
08-09-2018 11:58