Main Menu

KPK Harus Usut Keterlibatan Parpol dan Korporasi dalam Kasus PLTU Riau 1

Iwan Sutiawan
10-09-2018 09:49

Johannes Budisutrisno Kotjo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. (ANTARA/Reno Esnir/RT)

Jakarta, Gatra.com - Masyarakat sipil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan keterlibatan partai politik dan korporasi dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau 1 yang menjadi bagian dalam tindak pidana ini.

 

"Hal ini diperkuat dengan indikasi aliran dana Johannes ke Munaslub Golkar di tahun 2017, yang mana Eni sendiri menjabat sebagai Bendahara Munaslub. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengusut keterlibatan elit lain dan partai politik," kata Melky Nahar dari JATAM, Senin (10/9).

Menurutnya, mekanisme penunjukkan langsung meningkatkan celah praktik transaksional antara BUMN, investor, elit politik juga elit bisnis, sebagaimana yang terindikasikan dari kasus dugaan korupsi PLTU Riau 1.

Blackgold Natural Insurance Limited, lanjut Melky, perusahaan pemberi suap Eni dan Idrus, melalui anak perusahaannya, PT Samantaka Batubara merupakan anggota konsorsium pelaksana proyek PLTU Riau 1. Sementara anggota konsorsium lainnya meliputi China Huadian Engineering Co (CHEC), serta PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dan PT PLN Batubara yang merupakan anak usaha dari PLN.

Kasus Proyek PLTU Riau 1 menjadi preseden buruk dalam pengembangan proyek 35.000 Megawatt (MW), besar peluang modus serupa juga terjadi di proyek PLTU lainnya. Karenanya, urgen untuk meninjau ulang proyek 35.000 MW.

"Tanpa ada pengawasan yang kuat, proyek strategis ini bisa dijadikan bancakan politik. Terlebih lagi, memasuki tahun politik di tahun 2019 dengan adanya pemilihan presiden dan legislatif," ujar Melky.

Sementara itu, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, mengatakan, celah korupsi dalam pengadaan di sektor listrik tidak terlepas dari mekanisme penunjukkan langsung pelaksana proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW periode 2015-2019 yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2015.

"Hal itu menyebabkan masalah transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan sebagaimana terindikasi dalam kasus suap PLTU Riau 1," ujarnya.

Maryati dalam keterangan tertulis, menjelaskan, selain itu, sistem pengadaan tertutup juga menutup kemungkinan terbentuknya struktur pasar yang mengutamakan pada harga yang kompetitif, yang seharusnya menjadi dasar utama pemilihan Independent Power Producer (IPP). Bila yang diinginkan adalah listrik murah, maka sistem lelang, atau lelang terbatas yang harusnya dijadikan pilihan.

Berdasarkan RUPTL 2018-2027, Sumatera diperkirakan akan membangun lebih dari enam ribu MW PLTU mulut tambang dalam 10 tahun ke depan. Di awal rencana, penambahan kapasitas ini dimaksudkan untuk memasok wilayah Sumatera dan Jawa-Bali. Namun akibat kelebihan pasokan listrik di Jawa-Bali, maka rencana kebutuhan ekspansi tersebut menjadi dipertanyakan.

Kendati demikian tidak ada perubahan rencana secara signifikan, malah sebagaimana ditunjukkan oleh kasus suap PLTU MT Riau 1, pembangunan PLTU mulut tambang semakin dikebut.

KPK hingga saat ini telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Riau 1, yakni Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Johanes Budisutrino Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited, dan Idrus Marham, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Eni dan Idrus diduga terlibat untuk memuluskan penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau 1. Eni tertangkap tangan diduga menerima suap sejumlah Rp500 juta dari Johannes sebagai bagian dari commitment fee (2,5%).

Penerimaan uang itu merupakan kali keempat Eni dari Johannes, setelah sebelumnya telah menerima sejumlah Rp2 miliar pada Desember 2017, Rp2 miliar pada Maret 2018, dan Rp300 juta pada Juni 2018. Sementara Idrus dijanjikan commitment fee sebesar US$1,5 miliar.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-09-2018 09:49