Main Menu

KPK Panggil Direktur Perencanaan Korporat PLN Saksi Kasus Suap PLTU Riau 1

Iwan Sutiawan
10-09-2018 11:07

Ilustrasi- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (GATRA/Ardi Widi Yansah/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero), Syofvi Felienty Roekman dan Direktur PT Global Energi Manajemen Mah Riana untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait PLTU Riau 1.

 

"Mereka saksi untuk tersangka JBK [Johanes Budisutrino Kotjo]," kata Yuyuk Andriati, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaana dan Publikasi KPK di Jakarta, Senin (10/9).

Selain itu, tim penyidik KPK juga memanggil 2 orang saksi lainnya, yakni Nine Afwani selaku karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup dan Iswan Ibrahim selaku Direktur PT Isargas saksi untuk tersangka Idrus Marham.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes dalam OTT itu.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-09-2018 11:07