Main Menu

Jaksa Agung Ingatkan Jaksa Baru Soal Kejahatan di Era Revolusi Industri 4.0

Iwan Sutiawan
10-09-2018 14:42

Jaksa Agung HM Prasetyo (Dok.GATRA/Dharma Wijayanto/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo mengatakan, era Revolusi Industri 4.0 (the fourth industrial revolution) tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga menimbulkan kejahatan baru yang rumit dan pelik.

 

"Teknologi informasi dengan kecanggihan dan karakteristiknya tersendiri dimanfaatkan secara keliru sebagai sarana melakukan berbagai jenis kejahatan," kata Prasetyo pada Upacara Penutupan PPPJ Angkatan LXXV di Badiklat Kejaksaan, Jakarta, Senin (10/9).

Kepada 42 orang jaksa yang baru dilantik, Prasetyo menyampaikan, kejahatan tersebut seperti carding, pemalsuan data (data forgery), penyebaran virus untuk merusak ataupun membajak data secara sengaja, cyber-bullying, prostitusi online serta cyber terorism.

"Ini menjadi tantangan baru yang membutuhkan penanganan ekstra cermat dan memerlukan pemahaman serta keahlian baru tersendiri pula," ujarnya.

Menurutnya, ini merupakan salaha satu tantangan tugas penegakan hukum yang demikian luas, beragam dan kompleks, sehingga tidak dapat dihindari akan ditemukannya tantangan aktual berkenaan munculnya aneka ragam, corak dan modus berbagai jenis baru tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa dan serius (serious crime).

"Tindak pidana korupsi yang telah biasa dihadapi namun sekarang telah bertransformasi sedemikian rupa, yang awalnya hanya dikenal sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) kini telah berkembang menjadi kejahatan korporasi (corporate crime) dan kejahatan politik (top hat crime), bahkan semakin meluas menjadi kejahatan lintas negara (transnational crime)," ujarnya.

Persoalan berikutnya yang juga perlu dicermati, lanjut Prasetyo, terkait situasi politik yang terjadi di dunia luar, terlebih di Tanah Air yakni setiap kali adanya kompetisi dan "pertarungan" perebutan posisi, kedudukan, dan kemenangan di antara aktor-aktor politik terutama saat Pemilukada, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menurutnya, Pemilu yang akan segera dilangsungkan secara serentak pada bulan April 2019, dikhawatirkan tidak hanya menimbulkan kompetisi antarcalon legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden saja, melainkan juga akan melibatkan sengitnya persaingan di antara massa pendukung dan masyarakat secara luas.

"Yang dalam situasi seperti itu, dinamika politik menjadi sulit diprediksi (unpredictable) karena sangat kental dengan banyaknya kepentingan yang saling berhadapan dan dapat menimbulkan benturan sebagai imbas dari ambisi untuk semua ingin menang walau dengan menempuh dan menghalalkan segala cara yang pada akhirnya bermuara menjadi persoalan hukum," ujarnya.

Fenomena lain, dinamika perkembangan hukum yang banyak dijumpai akhir-akhir ini yang begitu dinamis juga sangat berpengaruh dan membawa dampak persoalan tersendiri. Hal mana dapat dirasakan dengan adanya perubahan berbagai regulasi dan norma hukum yang telah membawa perubahan besar dalam tata cara dan proses penegakkan hukum.

"Belum lagi ketika dihadapkan pada sejumlah kenyataan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis, khususnya di lingkungan lembaga peradilan, yang juga seringkali membawa perubahan cukup signifikan dan turut mempengaruhi," katanya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-09-2018 14:42