Main Menu

Mendagri ke DPRD Malang: Pahami Area Rawan Korupsi

Hidayat Adhiningrat P.
10-09-2018 16:00

Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri Pelantikan Anggota DPRD Malang Pengganti Antar Waktu (PAW) Gedung DPRD Malang, Jawa Timur. (ANTARA/Ari Bowo Sucipto/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang baru dilantik untuk memahami area rawan korupsi supaya terhindar dari tindak pidana yang telah menjerat 41 orang tersangka.

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan para anggota DPRD Kota Malang merupakan mitra sejajar pemerintah daerah yang saling mengisi, mengawasi, mengoreksi, serta sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan harus menghindari tindakan-tindakan korupsi.

"Marilah kita saling mengingatkan, pahami area rawan korupsi. Karena, jika sampai terjadi lagi, yang rugi adalah diri kita, keluarga, partai politik, dan masyarakat," kata Tjahjo seusai menghadiri proses pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Malang Masa Keanggotaan 2014-2019, di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9) dilansir dari Antara.

Tjahjo menambahkan, beberapa area yang rawan tidak pidana korupsi tersebut antara lain menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, retribusi pajak, dan pengadaan barang dan jasa. Area-area tersebut harus sangat dipahami supaya bisa terhindar dari tindak pidana korupsi.

Menurut Tjahjo, sesungguhnya dalam sistem, pengawasan, dan pencegahan saat ini terbilang cukup baik. Namun, terkait dengan tindak pidana korupsi, semua dikembalikan ke masing-masing pribadi karena hal tersebut menyangkut integritas masing-masing anggota DPRD khususnya Kota Malang.

"Secara sistem semua sudah bagus, pengawasan juga bagus, pencegahan bagus. Semua kembali ke diri kita," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan status 41 orang anggota DPRD Kota Malang saat itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Tjahjo menambahkan, apa yang terjadi di Kota Malang tersebut merupakan yang pertama kali di Indonesia, di mana suatu lembaga lumpuh dan tidak memenuhi kuorum akibat hampir semua anggotanya terjerat dan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Baru pertama kali ini terjadi dalam jumlah yang begitu besar, sampai tidak bisa memenuhi kuorum dalam sebuah lembaga legislatif yang ada," ujar Tjahjo.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut dijerat sebanyak 41 orang tersangka. Dari total jumlah tersangka tersebut, ditetapkan secara bertahap oleh KPK. Pada tahap awal, ditetapkan dua orang tersangka, dan menyusul 18 tersangka pada tahap kedua.

Kemudian, pada tahap ketiga KPK menetapkan sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang saat itu menjadi tersangka. Dengan kondisi tersebut, tersisa lima orang anggota DPRD Kota Malang yang tidak dapat melakukan paripurna karena tidak memenuhi kuorum.


Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
10-09-2018 16:00