Main Menu

DPR: Dana Bantuan Korban Gempa Perlu Segera, Agar Rakyat Tenang

Mukhlison Sri Widodo
10-09-2018 16:14

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (GATRA/Abdurachman/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Pihak DPR mendesak Pemerintah agar segera mentransfer dana kepada korban Gempa NTB terkait bantuan Pemerintah untuk pembangunan rumah korban bencana Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. 

 

Dari data lapangan pada Jumat (7/9) lalu yang didapatkan Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), korban bencana yang sudah mendapatkan transfer uang ke rekening, baru sekitar 6 ribuan dari sekitar 84 ribuan yang terverifikasi. 

Fahri Hamzah menilai sektor yang sangat mendesak dan perlu segera diselesaikan oleh Pemerintah adalah bantuan untuk para korban yang telah kehilangan rumahnya. 

“Karena orang bingung. Ini rumah saya hancur, saya mesti tinggal dimana? Maka dalam rapat tadi kita menekankan, selesaikan dulu bagian privat ini,” kata Fahri. 

Fahri pun meminta yang Rp 50 juta yang surah dijanjikan pemerintah, setelah diverifikasi oleh pemerintah daerah (pemda) agar segera disalurkan. 

“Di data no rekening dan lainnya, sudah transfer saja langsung. Supaya tenang masyarakat,” tegasnya saat ditemui usai Rapat Konsultasi Pemulihan Nusa Tenggara Barat (NTB) paska gempa, Gedung Nusantara II, Jakarta Selatan pada Senin (10/9). 

Sementara pihak Kementerian Sosial sempat menyampaikan dana bantuan belum bisa diserahkan karena masih menunggu data resmi dari Pemda setempat. Pendataan dan verifikasi yang ketat ini dilakukan, karena Pemerintah ingin dana bantuan diberikan dengan tepat sasaran. 

Namun, menurut Fahri masalah pendataan seharusnya tidak perlu terlalu akurat. “Saya sudah telfon semua Bupati setempat mereka bilang, semua data kami akurat. Memang ada lah sedikit-sedikit penyimpangan, tapi kan yang namanya bencana,” ujarnya. 

“Masa gara-gara verifikasi yang harus tepat 100%, orang harus menunggu, tidur di lapangan dan terpal. Itu orang bisa gila kalau dalam sebulan mereka tidak punya tempat tinggal,” kata Fahri yang juga berasal dari NTB ini. 

Rapat konsultasi antara DPR dan Pemerintah ini dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menko PMK, PMK, MenPUPR, Menkes, Mendos, Mendes, Menpariwisata, Mendiknas, Kepala BNPB, Pemprov NTB, Anggota DPD NTB, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.


Reporter: CH 
Editor: Mukhlison 

Mukhlison Sri Widodo
10-09-2018 16:14