Main Menu

KPK Panggil Lagi Direktur Perencanaan Korporat PLN Soal PLTU Riau 1

Iwan Sutiawan
10-09-2018 19:06

Ilustrasi - KPK. (GATRA/Abdurachman/re1)

Jakarta, Gatra.com - Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero), Syofvi Felienty Roekman, tidak memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau 1 yang membelit tersangka Johannes Budisutrino Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

 

"Perkara suap terkait PLTU Riau 1 ada dua orang [saksi tidak hadir]. Yang pertama adalah Syofvi Felienty Reokman, Direktur Perencanaan Korporat PLN ini yang bersangkutan belum menerima panggilan," kata Yuyuk Andriati, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (10/9).

Karena itu, lanjut Yuyuk, penyidik akan menjadwal ulang pemeriksaan yang bersangkutan dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau 1 ini mengingat diperlukan keterangannya. "Penyidik akan menjadwal ulang pemeriksaannya."

Selain Syofvi, Direktur PT Isargas, Iswan Ibrahim, juga tidak memenuhi panggilan penyidik. Namun yang bersangkutan mangkir dari dipanggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka Idrus Marham.

"Iswan Ibrahim, Direktur PT isargas ini masih terkait dengan PLTU Riau juga, sampai sore ini belum ada informasi kenapa yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan [mangkir]," katanya.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes dalam OTT itu.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-09-2018 19:06