Main Menu

Pemegang Saham Blackgold Segera Jalani Sidang Suap PLTU Riau 1

Iwan Sutiawan
10-09-2018 20:08

Johannes Budisutrisno Kotjo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, segera menjalani sidang kasus dugaan penyuapan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI nonaktif dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih terkait proyek PLTU Riau 1.

 

"Sidang rencananya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta," kata Yuyuk Andriati, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (10/9).

Tersangka Johannes Kotjo segera menjalani sidang karena KPK melimpahkan perkaranya dari penyidikan ke tahap penuntutan. Penyidik menyerahkan barang bukti, berkas, dan tersangka kepada jaksa penuntut umum atau pelimpahan tahap dua.

"Untuk kasus PLTU Riau, hari ini ada pelimpahan barang bukti dan juga tersangka JBK [Johannes Budisutrisno Kotjo], suap kesepakatan kontrak kerja PLTU Riau 1. Jadi ini tahap dua, jadi masuk tahap penuntutan," ujarnya.

Untuk merampungkan penyidikan kasus dugaan suap yang membelit tersangka Johannes Kotjo, penyidik KPK telah memeriksa 40 orang saksi dari berbagai elemen, di antaranya dari pihak PLN.

"Hingga saat ini ada sekitar 40 saksi yang sudah diperiksa terkait dalam perkara ini," ujar Yuyuk.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes dalam OTT itu.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes Kotjo kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-09-2018 20:08