Main Menu

Eni Enggan Buka Dugaan Teror Novanto

Iwan Sutiawan
10-09-2018 22:13

Anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih (ANTARA FOTO/Adm/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Tersangka Eni Maulani Saragih enggan membuka soal dugaan "teror" Setya Novanto terhadapnya. Mantan ketua DPR RI yang kini menjalani penjara di Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, mendatangi rumah tahanan (rutan) yang dihuninya.

 

Eni usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin petang (10/9), dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau 1 yang membelit tersangka Idrus Marham, hanya mengatakan sudah menyampaikan semuanya kepada penyidik.

"Pokoknya semua sudah saya sampaikan ke penyidik ya," ucap Eni menjawab pertanyaan wartawan, apakah Novanto mengancam agar tidak menyebut namanya dalam kasus PLTU Riau 1.

Begitupun soal pemeriksaan hari ini untuk tersangka Idrus, Eni masih menyampaikannya secara general yakni soal beberapa pertemuan terkait dengan PLTU Riau 1 dan sudah semuanya disampaikan kepada penyidik.

"Ya saya sudah sampaikan ke penyidik seperti yang tadi saya sampaikan. Pokoknya semua hal terkait tadi yang pertemuan-pertemuan, saya sudah sampaikan ke penyidik," ujarnya.

Eni enggan menyampaikan isi sejumlah pertemuan tersebut dengan dalih memerlukan waktu yang cukup lama dan dikhawatirkan terjadi kesalahan persepsi jika disampaikan tidak utuh.

"Kalau saya sampaikan di sini, kayaknya enggak cukup waktunya, lima menit sepuluh menit pasti lama dan nanti nyampenya pasti akan berbeda," katanya.

Eni mengaku telah menyampaikan semuanya soal kasus suap ini kepada penyidik KPK. "Saya mencoba untuk menyampaikan kepada penyidik secara kooperatif, menyampaikan apa adanya. saya tidak menarik-narik orang juga dan itu sudah saya sampaikan semua hal detail pada penyidik," ujarnya.

Sebelumnya, Eni mengaku telah menyampaikan lima hal kepada penyidik KPK tentang kedatangan Novanto ke rutan. Menurutnya, apa yang disampaikan Novanto itu membuatnya tidak nyaman atau tertekan.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes dalam OTT itu.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes Kotjo kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-09-2018 22:13