Main Menu

KLHK Minta PN Pekanbaru Eksekusi Denda Rp16,2 Triliun PT MPL

Iwan Sutiawan
11-09-2018 10:55

Ilustrasi - Putusan pengadilan (Shutterstock/FT02)

Pekanbaru, Gatra.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengeksekusi denda sejumlah Rp16,2 triliun dari PT Marbau Pelalawan Lestari (MPL) yang diputuskan pengadilan.

 

Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, dilansir Antara, Selasa (11/9), menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan permohonan tersebut kepada pengadilan. "Sudah kami datangi PN Pekanbaru [untuk meminta melakukan eksekusi]," katanya.

PT MPL divonis terbukti bersalah melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) kemudian menjatuhkan vonis membayar denda sebesar Rp16,2 triliun kepada negara.

Dalam putusannya yang tercantum pada nomor perkara 460 K/Pdt/2016, majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Takdir Rahmadi dengan anggota hakim I Gusti Agung Sumanatha dan Dr Nurul Elmiyah memenangkan kasasi yang diajukan KLHK.

Putusan itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR, tanggal 28 November 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor157/Pdt.G/2013/PN Pbr tanggal 3 Maret 2014.

Dalam salinan putusan itu, disebutkan bahwa pihak tergugat yakni PT Merbau Pelalawan Lestari terbukti melakukan penebangan hutan di luar lokasi IUPHHK-HT. Selain itu, perusahaan juga terbukti menebang hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum.

Perusahaan tersebut kemudian divonis bersalah dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp16,2 triliun. Adapun rinciannya, yakni kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 5.590 hektare senilai Rp12.167.725.050. Kemudian, kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 1.873 hektare senilai Rp4.076.849.755.000.

Namun, selang dua tahun pascaputusan itu, PT MPL tak kunjung melakukan pembayaran denda yang telah ditetapkan. Untuk itu, Dirjen Gakkum KLHK meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar segera melakukan eksekusi.

"Jadi kewenangan eksekusi ada di [tangan] Ketua PN Pekanbaru. Kami sudah meminta PN untuk melakukan eksekusi," kata Rasio.

Terpisah, Direktur PT MPL, Koswara tidak memberikan respon ketika dihubungi Antara perihal keterlambatan pembayaran denda tersebut. Baik telepon maupun pesan singkat hingga berita ini diturunkan belum ditanggapi.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
11-09-2018 10:55