Main Menu

Kata Politisi Perempuan Gerindra Tentang ’Politik Emak-Emak’

Hidayat Adhiningrat P.
12-09-2018 05:33

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Istilah 'Politik Emak-Emak' belakangan santer terdengar. Menjadi viral pasca Sandiaga Uno mengatakan hal tersebut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat akan maju sebagai calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. Sandi saat itu berkata bahwa dirinya akan memperhatikan 'Partai emak-emak'.

 

Politisi Gerindra, Rahayu Saraswati, istilah gerakan emak-emak sudah lama digunakan oleh Prabowo sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) periode lalu. Saat itu, katanya, banyak kader perempuan yang dengan semangat mendukungnya.

"Jadi hal itu bukan sebuah strategi untuk mendulang suara emak-emak melainkan untuk memberikan apresiasi dan recognition kepada ibu–ibu yang sudah sangat luar biasa gigih memperjuangkan bapak Prabowo tuk menjadi presiden," kata Rahayu pada Gatra.com, Selasa (11/9).

Meski begitu, Rahayu tidak setuju jika perempuan dianggap sebagai bagian dari strategi yang muncul hanya karena akan menghadapi Pilpres 2019.

"Tidak. Itu dari dulu pastinya siapapun yang pintar dalam politik pasti mengertilah suara perempuan pun suara penentu karena setengah penduduk Indonesia adalah penduduk perempuan. jadi tidak bisa dianggap istilahnya sekarang saatnya menggaet suara perempuan. tidak ya," katanya yang saat ini duduk di Komisi VIII DPR RI ini.

Dari dulu, lanjut Rahayu, perempuan merupakan bagian pembangunan dari Indonesia. Kemudian jika bicara mengenai kebijakan, sudah sedari dulu ada kata-kata kebijakan perspektif gender.

Hal inilah yang ingin dikedepankan oleh Gerindra di segala kebijakan kedepan ekonomi, APBN, anggaran atau pembangunan.

"Kebijakan apapun itu harus perspektif gender dan untuk kelompok rentan. Kalau itu masih dianggap strategi silakan. Tapi itu menjadi salah satu hal dari awal yang sudah menjadi keprihatinan dan perhatian kita dibidang tersebut dan sudah lama," ucapnya.

Mengenai prospek pendulangan suara dari kaum perempuan, Rahayu tidak memungkiri jika suara perempuan punya potensi yang besar. Apalagi, setengah penduduk Indonesia adalah perempuan.

Jika partainya melihat hal tersebut, menurutnya itu hal yang sangat wajar dan bukan hal baru. Tapi, Rahayu mengingatkan bahwa kebijakan kebijakan yang muncul nanti harus memberikan kepastian perempuan di Indonesia yang punya perspektif dan punya keprihatinan yang harus didengar dan dituangkan di dalam kebijakan ke depan.

"Karena mohon maaf, saya berada di komisi VIII belum melihat kebijakan yang mendukung perempuan selama 4 tahun ini. Dan kita ingin memperlihatkan kedepannya kita ingin serius untuk memperhatikan suara perempuan. Khususnya misalnya di bidang ekonomi," kata Rahayu.


Reporter: Riana Astuti
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
12-09-2018 05:33