Main Menu

KPK Tindaklanjuti Dugaan Penyerahan Uang Rp5 Miliar di Kantor PDIP

Iwan Sutiawan
12-09-2018 11:03

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklajuti dugaan penyerahan uang suap sejumlah Rp5 miliar dari Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Bangun Nusa, Hasmun Hamzah di kantor DPP PDI-Perjuangan terkait pencalonan Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

 

"Yang disebut-sebut nanti dipelajari dulu apa betul seperti itu perlu, pembuktian yang detail," kata Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK kepada wartawan, Rabu (12/9).

Adanya penyerahan uang sejumlah Rp5 miliar tersebut berawal dari kesaksian Hasmun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (5/9/2018). Dia bersaksi untuk terdakwa Asrun, Adriatma Dwi Putra, dan Fatmawaty Faqih.

Hasmun menduga pemberian uang itu terkait pencalonan Asrun sebagai calon gubernur Sultra yang salah satunya diusung PDI-Perjuangan dalam Pilgub Sultra. Uang tersebut diserahkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS).

Hasmun mengaku menyerahkan uang sejumlah itu atas perintah Fatmawaty selaku orang kepercayaan Asrun. Uang tersebut diserahkan di lantai II kepada seorang perempuan dan kemudian uang tersebut disimpan di salah satu ruangan yang terdapat brankas.

Namun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Rabu (5/9), membantah tentang pemberian uang sejumlah Rp5 miliar tersebut. "Yang disampaikan di pengadilan saya nyatakan tidak benar," ujarnya.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Asrun, Adriatma Dwi Putra, dan Fatmawati Faqih menerima suap sejumlah Rp6,8 miliar. Mereka menerima uang tersebut dari dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah.

Asrun diduga menerima suap selaku Wali Kota Kendari periode 2012-2017, Adriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari periode 2017-2022, dan Fatmawaty Faqih selaku pensiunan pegawai negeri sipil di Kota Kendari.

Uang te‎rsebut diduga merupakan suap untuk pemulusan beberapa proyek yang ada di Kendari melalui perantara Fatmawati Faqih. Di antaranya Rp2,8 miliar agar Adriatma selaku Wali Kota menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek untuk pekerjaan multi years pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020.

Kemudian, Rp4 miliar diberikan karena Asrun, saat menjabat Wali Kota, menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek multi years di Pemkot Kendari yakni pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggunakan anggaran tahun 2014-2017.

Selain itu, proyek lainnya yakni pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk (TWT)-Ujung Kendari Beach. Proyek menggunakan anggaran tahun 2014-2017.

Atas perbuatan tersebut jaksa penuntut umum KPK mendakwa Asrun, Adriatma Dwi Putra, dan Fatmawati melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-09-2018 11:03