Main Menu

Usut Suap Bos 9 Naga, KPK Panggil Ketum dan Sekjen PERTI

Iwan Sutiawan
12-09-2018 11:33

Juru bicara KPK, Febri Diansyah. (GATRA/Erry Sudiyanto/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum (Ketum) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Basri Bermanda, untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainuddin Hasan dan kawan-kawan terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lamsel.

 

"Basri dipanggil untuk tersangka GR [Gilang Ramadhan]," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Rabu (12/9).

Selain itu, tim penyidik KPK juga memanggil Sekjen PERTI, Hasni Rusli; Kadis Lamsel, Thomas Amirico; serta Arja Adi Wangsa dan Deva Lianta dari swasta juga untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka ‎Gilang Ramadhan selaku bos CV 9 Naga.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lamsel, Zainudin Hasan; Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugroho; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lamsel, Anjar Asmara; dan bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan sebagai tersangka.

Gilang Ramadhan diduga menyuap Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara sekitar Rp600 juta terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lamsel.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Bandar Lampung dan Lamsel pada Kamis (26/7/2018). Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menangkap 13 orang dalam OTT ini.

KPK menyangka Gilang Ramadhan diduga sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara diduga sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-09-2018 11:33