Main Menu

Infrastruktur Bertambah, Kementerian Desa Ubah Peta Transmigrasi

Mukhlison Sri Widodo
12-09-2018 16:07

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (12/9). (GATRA/Arief Koes/RT)

Yogyakarta, Gatra.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur, peta transmigrasi berubah.

 

“Konsep transmigrasi tiga tahun terakhir tidak sekadar memindahkan penduduk. Namun bagaimana menumbuhkan sebuah kawasan kota mandiri,” kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (12/9).

Bertempat di Kampoeng Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Kemendes PDTT melantik 50 pimpinan tinggi pratama di kementerian.

Perubahaan peta ini membuat Kemendes PDTT tidak lagi memberikan pelatihan pada calon transmigrasi tentang pengelolaan lahan pertanian. Namun berkembang pada pelatihan keahlian yang lebih berorientasi pada jasa.

Peta konsep transmigrasi berubah  bukan hanya karena meningkatnya infrastruktur, melainkan juga karena kucuran alokasi dana desa yang naik setiap tahun selama tiga tahun terakhir.

Kemendes PDTT juga melibatkan penduduk di  daerah setempat untuk mengembangkan kawasan transmigrasi. Komposisinya, menurut Anwar, 70 persen diisi penduduk setempat atau sekitar daerah transmigrasi dan sisanya pendatang dari daerah lain.

“Komposisi calon transmigrasi ini bertujuan agar tercipta kesepahaman antara mereka dalam mengembangkan daerahnya agar tidak tertinggal dengan daerah lain,” katanya.

Karena itu, sebagai upaya membantu para transmigran mewujudkan kawasan kota mandiri, Kemendes PDTT dan 100-an perguruan tinggi memberi pelatihan kepada sekitar 200 pengelola badan usaha milik desa di DIY.

Pelatihan melalui Akademi 4.0 ini diharapkan meningkatkan kemampuan pengelola bumdes menerjemahkan kebijakan pemerintah dalam mengelola bumdes. 

Misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi pengelola bisa mengoptimalkan bumdes sesuai kebijakan pemerintah.

“Salah satu contohnya adalah BUMDes Panggungharjo, Sewon, Bantul yang mampu meraih keuntungan hingga Rp3 miliar per tahun dengan mengembangkan Kampoeng Mataraman,” katanya.

Tahun ini Kemendes PDTT berencana memberangkatkan 1.000-an kepala keluarga sebagai transmigran ke sembilan balai pelatihan di Kalimatan Utara, Sulawesi, dan Papua.

Mewakili tuan rumah, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan dengan alokasi dana desa  Rp79,7 miliar pada 2018, pemerintah desa di Bantul masih fokus pada pembangunan infrastruktur.

“Panggungharjo menjadi contoh tepat bagaimana desa seharusnya mampu meraih pendapatan dari alokasi dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.


Reporter: Arif Koes
Editor: Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
12-09-2018 16:07