Main Menu

Ini Alasan KPK Periksa Ketum dan Sekjen PERTI dalam Kasus Suap Bupati Lamsel

Iwan Sutiawan
13-09-2018 05:56

Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Basri Bermanda (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum (Ketum) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Basri Bermanda dan Sekjen PERTI, Hasni Rusli dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainuddin Hasan dan kawan-kawan terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lamsel.

 

Juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (12/9), menyampaikan, bahwa penyidik memeriksa kedua petinggi PERTI karena mereka terkait Rakernas Tarbiyah di Lampung mengingat mereka memita Bupati Lamsel, Zainudin Hasan untuk menyediakan tempat untuk acara tersebut.

"Keduanya diketahui sebagai pihak yang mengirimkan surat kepada Bupati Lampung Selatan terkait permohonan tempat Rakernas," ujar Febri.

Sedangkan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Lamsel, Thomas Amirico, penyidik masih terus mengembangkan perkara dan mendalami dugaan adanya pemberian dana. Adapun dua orang dari swasta yakni Arja Adi Wangsa dan Deva Lianta ditanya soal aliran dana.

"Terhadap dua orang saksi swasta, penyidik mendalami pengetahuan keduanya terkait aliran dana dari rekening tersangka," kata Febri.

Penyidik memeriksa kelima orang di atas sebagai saksi untuk tersangka Gilang Ramadhan yang merupakan bos CV 9 Naga. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lamsel, Zainudin Hasan; Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugroho; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lamsel, Anjar Asmara; dan bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan sebagai tersangka.

Gilang Ramadhan diduga menyuap Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara sekitar Rp600 juta terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lamsel.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Bandar Lampung dan Lamsel pada Kamis (26/7/2018). Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menangkap 13 orang dalam OTT ini.

KPK menyangka Gilang Ramadhan diduga sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara diduga sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
13-09-2018 05:56