Main Menu

Putusan PN Jakpus Soal Dualisme Pengurus Peradi Dinilai Janggal

Iwan Sutiawan
13-09-2018 07:17

Sidang putusan dualisme Peradi. (GATRA/Iwan Sutiawan/RT)

Jakarta, Gatra.com - Kuasa hukum Peradi versi Ketua Umum (Ketum) Fauzie Yusuf Hasibuan, Supriyanto Refa, mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal sengkarut kepengurusan Peradi banyak kejanggalan.

 

"Kami melihat banyak kejanggalan-kejanggalan dalam putusan yang dibuat oleh hakim," kata Refa di Jakarta, Kamis (13/9).

Majelis hakim, lanjut Refa, menyatakan tidak menerima gugatan Peradi versi Ketum Fauzie terhada Ketum versi Juniver Girsang dalam pokok perkara.

"Meskinya kalau menyatakan tidak terima, itu eksepsi mereka dikabulkan, ternyata eksepsi mereka [Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution] ditolak, tapi gugatan tidak dapat diterima," ujarnya.

Menurutnya, hakim mempertimbangkan gugatan tidak dapat diterima karena hakim menyatakan bahwa ini bukan kewenangan pengadilan negeri, seharunya itu di eksepsi bukan di pokok perkara.

Kemudian, lanjut Refa, majelis hakim sependapat dengan keterangan saksi ahli yang diajukan bahwa sah tidaknya kepengurusan Peradi itu adalah bahwa mereka yang terpilih di Munas yang sesuai AD/ART. Majelis menolak eksepsi soal dalil kubu Juniver bahwa pengurus Peradi yang sah adalah yang disahkan oleh Kemenkum HAM.

"Semestinya dia masuk di situ, siapa di antara kami yang sah atau tidak. Di awal-awal sudah menyitir, bahwa ahli mengatakan sah atau tidaknya kepengurusan DPN Peradi itu bukan pengakuan negara [tapi hasil Munas sesuai AD]," ujarnya.

Nah, kata Refa, pihak Juniver Girsang dalam eksepsinya mengatakan bahwa kepengurusan Fauzie tidak sah karena belum diterima perubahannya atau belum disahkan oleh Kemenkum HAM. Di awal majelis menyatakan, sah tidaknya kepengurusan adalah hasil Munas yang diselenggarakan sesuai AD. "Pertimbangannya juga sudah bertentangan juga," ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin Budhy Hertantiyo menyatakan menolak provisi penggugat dan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, majelis menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard atau N.O.

Majelis menyatakan, bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan yang seharusnya diputuskan terlebih di Mahkamah Advokat mengingat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa organisasi advokat adalah wadah independen.

"Oleh karena mekanisme mahkamah advokat belum ditempuh sehingga PN tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan independent state organ yaitu sebagai organ negara dalam arti luas," ujarnya.

Secara tidak langsung, majelis memerintahkan Peradi untuk membentuk Mahkamah Avdokat atau organ dengan nama lain yang berwenang mengadili perselisihan internal organisasi seperti di partai politik atau organisasi kemasyarakatan.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
13-09-2018 07:17