Main Menu

Peradi Versi Ketum Juniver Siap Hadapi Banding Peradi Fauzie

Iwan Sutiawan
13-09-2018 07:39

Waketum Peradi versi Ketum Juniver Girsang, Harry Ponto. (GATRA/Iwan Sutiawan/RT)

Jakarta, Gatra.com - Peradi versi Ketua Umum (Ketum) Juniver Girsang mengaku siap menghadapi upaya hukum Peradi versi Ketum Fauzie Yusuf Hasibuan yang akan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

"Pasti siaplah. Ya gampang lah itu, kalau kontra memori banding tidak ada susahnya," kata Harry Pontoh, Wakil Ketua Umum Peradi versi Ketum Juniver di Jakarta, Rabu (12/9).

Putusan majelis hakim menyatakan, bahwa pemilihan Ketum di Munas harus diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar (AD). Menurutnya, putusan ini karena ada Munas yang tidak sesuai AD.

"Kalau mendengar pertimbangan segala macem agar semuanya dilakukan sesuai anggaran dasar. Kenapa ini terjadi, karena ada pihak-pihak yang tidak menjalankan sesuai dengan anggaran dasar," ujarnya.

Menurutnya, kalau Munas Peradi ini dijalankan sebagaimana seharusnya, tidak perlu diakal-akali maka ini pasti akan menjadi lebih baik. Sedangkan pertimbangan majelis bahwa ini harus diselesaikan dulu di Mahkamah Advokat Peradi, merupakan pertimbangan yang baik.

Pasalnya, lanjut Harry, dalam pertimbangannya bahwa Peradi merupakan independent state organ. Adapun dasar pertimbangannya adalah analogi partai politik yang mempunyai mahkamah partai untuk memutuskan sengketa internal.

"Jadi seharusnya ada Mahkamah Advokat kalau ada sengketa seperti ini, itulah yang mengadili terlebih dahulu. Jadi ini cara berfikir cukup bagus. Kami kembali ini permasalahannya apa, semua kami laksanakan sesuai dengan anggaran dasar," katanya.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin Budhy Hertantiyo menyatakan menolak provisi penggugat dan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, majelis menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard atau N.O.

Majelis menyatakan, bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara dualisme kepengurusan yang seharusnya diputuskan terlebih di Mahkamah Advokat mengingat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa organisasi advokat adalah wadah independen.

"Oleh karena mekanisme mahkamah advokat belum ditempuh sehingga PN tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terhadap perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan independent state organ yaitu sebagai organ negara dalam arti luas," ujarnya.

Secara tidak langsung, majelis memerintahkan Peradi untuk membentuk Mahkamah Avdokat atau organ dengan nama lain yang berwenang mengadili perselisihan internal organisasi seperti di partai politik atau organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa Munas Makassar yang melahirkan kepengurusan Peradi Juniver Girsang dan Munas Pekanbaru yang melahirkan kepengurusan Fauzie sama-sama tidak sesuai dengan anggaran dasar.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
13-09-2018 07:39