Main Menu

KPK Kaji Permohonan JC Eni dalam Kasus PLTU Riau 1

Iwan Sutiawan
13-09-2018 08:03

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/9). Eni Maulani Saragih menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. (ANTARA/Dhemas Reviyanto/RT)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengkaji permohonan menjadi justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Eni Maulani Saragih dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1.

 

"Tersangka EMS [Eni Maulani Saragih] ini memang sudah mengajukan diri sebagai JC. Jadi berkasnya sudah disampaikan ke KPK dan sedang dalam proses analisis lebih lanjut," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Rabu (12/9).

Untuk mememutuskan apakah menerima atau menolak permohonan JC yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI nonaktif dari Fraksi Partai Golkar tersebut, KPK akan melihat soal informasi yang disampaikan Eni dalam kasus ini.

"Tentu kami perlu dalami informasi apa yang diketahui tersangka sehingga beberapa kali perlu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka lain," ujar Febri.

Menurutnya, ada beberapa hal yang sedang didalami penyidik dari Eni baik kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka lain maupun sebagai tersangka, khususnya pertemuan dengan tersangka dan pihak lain yang sempat diperiksa.

"Ada banyak hal yang didalami terkait dengan pertemuan dengan tersangka lain atau pihak-pihak yang pernah dipanggil sebagai saksi oleh KPK," katanya.

Pertemuan-pertemuan tersebut di antaranya bagaimana proses perjanjian yang ditargetkan di Juli 2018 sampai dengan aliran dana yang dinilai KPK perlu klarifikasi lebih lanjut. "Jadi informasi-informasi itu masih terus kita pertajam dari proses pemeriksaan yang dilakukan," ujarnya.

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes dalam OTT itu.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
13-09-2018 08:03