Main Menu

Asiong, Penyuap Bupati Labuhanbatu Segera Jalani Sidang

Iwan Sutiawan
14-09-2018 19:25

Bupati nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap. (ANTARA/Dhemas Reviyanto/RT)

Jakarta, Garta.com - Effendy Sahputra alias alias Asiong, penyuap Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, segera menjalani sidang perkara dugaan suap yang membelitnya. Sidang rencananya akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Sumatera Utara (Sumut).

 

"Rencana sidang di Medan," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (14/9). Menurutnya, yang bersangkutan segera menjalani sidang karena perkaranya dilimpahkan ke tahap dua.

"Hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka ES [Effendy Sahputra alias Asiong] dalam kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018 ke penuntutan (tahap 2)," ujarnya.

Penyidik melimpahkan ke tahap dua setelah berkas penyidikannya dinyatakan lengkap. Ada sekitar 35 orang saksi yang diperiksa untuk melengkapi berkas. Mereka dari berbagai unsur.

"Antara lain PNS, BPKAD Labuanbatu, mantan Kadis PU Kabupaten Labuanbatu, Pojka 2 Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten Labuanbatu, petani, swasta, dan lainnya," ujar Febri.

KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap; pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra; dan Umar Ritonga sebagai tersangka kasus suap sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu.

Penetapan tersangka ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta dan Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), pada ‎Selasa (17/7). Dalam OTT ini, KPK menangkap 6 orang yang 3 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menduga Effendy menyuap Pangonal Harahap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, Sumut, tahun anggaran 2018 di antaranya proyek pembangunan RSUD Rantau Parapat.

Dalam OTT kali ini, KPK menyita bukti transaksi sejumlah Rp576 juta di salah satu bank. Uang ini diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan Bupati Pangonal Harahap sekitar Rp 3 milyar.

Diduga uang sebesar Rp 500 juta yang diberikan Effendy kepada Pangonal Harahap melalui Umar Ritonga dan AT, bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat, Labuhanbatu. Sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp 1,5 milyar namun tidak berhasil dicairkan.‎

KPK menyangka Effendy ‎Sahputra selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undan-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Pangonal Harahap‎ dan Umar Ritonga selaku penerima suap diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
14-09-2018 19:25