Main Menu

MA Batalkan PKPU, Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Anthony Djafar
14-09-2018 20:07

Gedung Mahkamah Agung (Dok.KAI/re1)

Jakarta, Gatra.com – Kontroversi sah tidaknya Bacaleg eks koruptor maju sebagai Caleg akhirnya terjawabkan. Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota. Artinya, mantan narapidana dalam kasus tersebut boleh nyaleg.

 

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Juru Bicara MA, Suhadi di Jakarta, Jumat (14/9).

Menurut Suhadi, Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018 yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU sebagai termohon.

“Diputus Kamis kemarin,” katanya.

Suhadi mengatakan bahwa MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD.

Aturan itu terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Menurut Suhadi, kedua Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan “bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Selain itu, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

“Atas pertimbangan itu, Peraturan KPU dibatalkan,” katanya.

Mengenai salinan putusan, kata Suhadi, belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi.


Anthony Djafar

Anthony Djafar
14-09-2018 20:07