Main Menu

Kemenhub Akan Buat Permenhub Taksi Online dan Mobil Sewa Terpisah

Birny Birdieni
14-09-2018 22:18

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.(ANTARAnews/re1)

Jakarta, Gatra.com- Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menegaskan tak ada kekosongan aturan dalam pengaturan transportasi online di tanah air.

 

Pernyataan itu merujuk keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) mencabut beberapa pasal di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Masih berlaku karena tidak dicabut (Permenhub 108). Jadi masih berlaku karena ada pasal diterima. Tapi nanti buat Permenhub baru untuk anulir," ungkap Budi kepada wartawan di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (14/9).

Menurutnya, Permenhub itu bukan untuk taksi online saja, tapi berlaku buat mobil sewa juga. Sehingga ke depan akan ada dua Permenhub masing-masing dan dipisah.

Budi menegaskan bahwa paling cepat minimal bulan depan sudah dilakukan uji publik untuk konsep yang disepakati.

"Tadi dari 16 aliansi, Senin (17/9) mereka akan diskusi. Karena banyak perbedaan persepsi dalam bisnis ini, juga antara aliansi beda-beda. Jadi firm dalam dulu," katanya menegaskan.

Dari pembahasan tersebut, Budi menyebut sangat mungkin ada konsep baru disana. "Pasti ada usulan baru tapi asal dari diskusi bersama," katanya.

Rencananya akan ada Focus Group Discusion (FGD) dengan berbagai pihak, termasuk Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

"Sebenarnya saya sudah punya draftnya, tapi dikembalikan ke aliansi mana tepat dan tidak," tutur Budi. Bila dirasa tidak tepat maka harus dilengkapi apa alasan tepatnya.

Adapun poin dari aturan baru itu, misal bunyi pasal yang tidak dianulir. Misal perihal kuota, wilayah operasi, dan tarif juga tetap ada.

Hal yang dihapus seperti stiker misalnya, Budi menyebut ke depan misal bisa jadi asa no kode khusus dari Polri, misal kode plat nomor mobil.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO), Christiansen F.W. menambahkan bahwa perlu payung hukum kuat dalam pengaturan taksi online. Dalam hal ini yang mendukung pelaku usaha.

"Masalah ini terus dinamis dan ada ketidakpastian," ungkap pria yang akrab disapa Yansen itu.

Bila dari Kemenhub belum bisa akomodir, menurutnya Pemerintah Daerah bisa membuat aturan untuk menjaga eksistensi taksi online. "Apapun itu harus mengedepankam pelaku usaha (driver transportasi online)," pungkasnya.

 


Birny Birdieni

Birny Birdieni
14-09-2018 22:18