Main Menu

Bolehkan Eks Napi Koruptor Nyaleg, PPP: Jangan Salahkan MA dan Bawaslu

Wem Fernandez
14-09-2018 23:17

Sekjen PPP, Arsul Sani.(GATRA/Wem Fernandez/re1)

Jakarta, Gatra.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak terpengaruh dengan hasil putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan, mantan narapidana kasus korupsi boleh maju sebagai calon legislator (Caleg).

 

Sejak awal, selain melihat dasar hukum dari larangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), PPP juga telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak men-calegkan eks narapidana korupsi. 

“Putusan tersebut tidak ada implikasinya apa pun terkait proses pencalegan karena PPP melihat bahwa materi muatan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) tersebut bermasalah,” kata Sekjen PPP Arsul Sani saat dihubungi, Jumat, (14/9).

Mahkamah Agung akhirnya memutus uji materi atas gugatan Pasal 60 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap UU Pemilu. Dalam putusannya MA menyatakan bahwa mantan narapidana yang dilarang nyaleg bertentangan dengan UU. 

Putusan itu ditetapkan pada Kamis, (13/9), kemarin. Bagi Arsul, selain menabrak UU Pemilu, PKPU juga telah menabrak beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya, para caleg eks koruptor diharuskan mengumumkan status mereka terhadap masyarakat. 

“Jadi PPP juga enggak sepakat kalau menyalahkan baik Bawaslu maupun MA karena keputusan kedua lembaga ini dari sisi hukum juga tidak salah,” terang Arsul. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya berbeda sikap dengan KPU soal aturan larangan ini. Sementara KPU menyatakan para caleg eks koruptor tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan, Bawaslu justru memperbolehkannya. 

Hal ini terbukti dengan diloloskannnya para caleg setelah mengajukan sengeta ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak spesifik melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Mukhlison 

Wem Fernandez
14-09-2018 23:17