Main Menu

KPK: Mau Tak Mau Hormati Putusan MA Perbolehkan Mantan Koruptor Nyaleg

Iwan Sutiawan
15-09-2018 01:22

Ilustrasi.(ANTARAnews/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa harus menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018 soal larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg).

 

"Ya tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan," kata Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (14/9).

Menurutnya, meskipun di awal KPK sangat berharap adanya perbaikan signifikan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyaring calon legislatif agar tidak terjadi lagi korupsi baik di DPRD maupun DPR RI, namun putusan MA tersebut harus dihormati.

Menurut Febri, ada sekitar 146 anggota DPRD yang diproses hukum oleh KPK dan jumlah ini kemungkinan akan bertambah sepanjang ada bukti permulaan yang cukup. Sedangkan untuk DPR ada sekitar 70 orang. PKPU yang dibatalkan tersebut awalnya diharapkan menjadi filter.

"Dengan fenomena ini harapan ke depannya, parlemen kita, DPR kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal. Tetapi nanti kami akan lihat dulu [putusan MA] apa yang bisa dilalukan ke depan," ujarnya.

"Yang pasti KPK dengan kewenangnnya akan semakin mencermati tuntutan pencabutan hak politik sepanjang memang sesuai fakta sidang dan kewenangan KPK," katanya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
15-09-2018 01:22