Main Menu

Pengamat: Fakta Sidang Tak Kuatkan Tuntutan Jaksa Terhadap Syafruddin

Iwan Sutiawan
19-09-2018 00:02

Syafruddin Arsyad Tumenggung (kanan) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/jh)

Jakarta, Gatra.com - Ketua InfoBank Institute, Eko B Supriyanto, menilai tuntutan jaksa penuntut umum agar Syafruddin Arsyad Temenggung dihukum 15 tahun penjara dan membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan sangat mengejutkan dan ironis.

 

Eko di Jakarta, Selasa (18/9), menyampaikan penilaian tersebut karena menurutnya beberapa fakta hukum di persidangan justru bertolak belakang atau tidak memperkuat tuntutan jaksa penuntut umum terhadap mantan ketua BPPN tersebut.

Eko dilansir Antara menyampaikan, beberapa kejanggalan di persidangan tersebut yakni di antaranya soal audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, dalam kerangka penyelesaian masalah BLBI-BDNI tersebut, BPK telah melakukan audit pada 2002 dan 2006.

Hasilnya, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI sudah melunasi seluruh kewajibannya dan tidak ditemukan masalah sehingga yang bersangkutan layak mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL).

Adapun Laporan Audit Investigatif BPK tahun 2017 diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka, yang hasilnya bertolak belakang dengan dua audit BPK sebelumnya, yaitu terdapat kerugian negara dalam penyelesaian BLBI-BDNI.

Audit investigatif tersebut tidak memenuhi standar pemeriksaan keuangan yang diatur oleh BPK sendiri, yaitu Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017, khususnya butir 21 sampai dengan 26. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 5 UU BPK, suatu laporan audit harus memiliki pihak yang diperiksa (auditee) dan harus dikonfirmasi kepada auditee-nya, serta harus menggunakan data primer.

Menurut Eko, dalam Laporan Audit Investigatif BPK 2017 tersebut tidak ada auditee yang diperiksa, dengan sendirinya tidak pernah terkonfirmasi. Data yang digunakan bukan data primer, melainkan data sekunder.

Kejanggalan selanjutnya menurut Eko adalah soal misrepresentasi. Ahli hukum perdata Prof Nindyo Pramono di persidangan menyampaikan pendapatnya bahwa dalam suatu perjanjian perdata, termasuk dalam hal ini Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), penetapan terjadi misrepresentasi atau tidak, harus melalui keputusan pengadilan.

Pasalnya, menurut Nindyo, dalam hukum perdata suatu misrepresentasi tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. "Jalurnya digugat dahulu di perdata, dibuktikan dahulu misrepresentasi atau tidak," kata Eko mengutip pendapat Nindyo.

Masalah kerugian negara, ketika BPPN dibubarkan maka hak tagih beralih ke Kementerian Keuangan. BPPN telah menyerahkan hak tagih atas aset BDNI senilai Rp4,8 triliun pada 2004, namun kemudian aset tersebut dijual oleh Menteri Keuangan pada 2007 senilai Rp220 miliar.

"Jadi yang menjual aset tersebut bukan Syafruddin ketika menjadi Ketua BPPN, melainkan Menteri Keuangan saat itu," katanya.

Masalah lainnya, pemidanaan kasus perdata. Pemerintah dan Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham bank telah terikat perjanjian keperdataan yang dirancang oleh pemerintah sendiri, yaitu MSAA.

Sesuai situasi krisis tahun 1998, MSAA dirancang dan diterapkan bagi pemegang saham bank yang kooperatif dan memiliki aset cukup untuk membayar BLBI. Selain itu, masalah saksi dari petambak. Persidangan kasus Syafruddin ini tidak mendengar kesaksian petambak secara berimbang.

Jaksa hanya memanggil saksi-saksi yang bisa memperkuat tuduhan, namun sidang pengadilan ini tidak mendengar saksi para petambak yang diajukan oleh pihak terdakwa.

Berkaitan dengan tuntutan jaksa KPK terhadap Syafruddin, pengamat ekonomi dan perbankan itu meminta hakim memberikan keadilan dalam memutuskan perkara Syafruddin tersebut.

Penyelesaian kasus pemberian SKL BLBI, katanya, semestinya juga dipertimbangkan mengenai sikap kooperatif pemegang saham BDNI yang menandatangani MSAA, mengingat banyak obligor lain yang sengaja menghindar kejaran pemerintah untuk membayar utang dan kewajibannya.

Setelah hampir 20 tahun berjalan, menurut catatan Kementerian Keuangan, masih cukup banyak obligor BLBI yang menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU) namum belum melunasi kewajibannya "Jangan sampai penegakan hukum kita justru memperdaya pemerintah dan penegak hukum karena ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab," katanya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
19-09-2018 00:02