Main Menu

KPK Hargai Upaya 3 Pegawai Gugat Keputusan Rotasi Pejabat

Iwan Sutiawan
19-09-2018 16:18

Basaria Panjaitan.(GATRA/Adi Wijaya/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai upaya hukum yang ditempuh 3 pegawai KPK yakni menggugat surat keputusan (SK) pimpinan KPK mengenai pengangkatan pejabat struktural di KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

 

"Kita menghargai, itu hak mereka untuk melakukan penuntutan, itu mungkin suatu pelajaran juga untuk kita," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK di Jakarta, Rabu (19/9).

Menurut Basaria, pimpinan siap menghadapinya karena keputusan yang telah diambil itu merupakan hasil pertimbangan matang dan meyakini tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang pimpinan bersalah saya pikir ya wajar bila untuk membuat kesalahan tapi yang pasti kita terima. Pimpinan kemarin sudah dibicarakan dengan matang. kalau tindakan itu tidak merupakan suatu menghadap pelanggaran tentang apapun peraturan yang ada," katanya.

Jikapun hal ini dinilai keliru atau menyalahi aturan, lanjut Basaria, itu merupakan hak pegawai tersebut untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. "Jadi ini prinsipnya merupakan hak dari mereka dan kita menghargai itu," ujarnya.

Sedangkan ditanya lebih lanjut soal bahwa sempat ada pertemuan pimpinan dengan pegawai setelah pihak pegawai keberatan soal pergantian jabatan struktural tersebut, Febri Diansyah, juru bicara KPK mengatakak, pertemuan tersebut sebelum rotasi.

Sebelumnya Antara melansir gugatan 3 pegawai KPK itu didaftarkan di PTUN Jakarta bernomor 213/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 17 September 2018. Mereka menggugat Keputusan Pimpinan KPK No. 1445 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penangkatan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Isntansi pada KPK; Keputusan Pimpinan KPK No. 1448/2018 tanggal 24 Agustus 018 tentang Penangkatan Pejabat Strutural setingkat Eselon III pada KPK.

Ketiga pegawai KPK tersebut mengajukan gugatan karena menilai dasar, cara, proses, dan keputusan tergugat melakukan tindakan rotasi telah berlawanan dengan prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi, yaitu ketaatan pada asas, aturan hukum, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
19-09-2018 16:18