Main Menu

Idrus: Pengembalian Uang Rp700 Juta ke KPK Hasil Imbauan

Iwan Sutiawan
19-09-2018 20:59

Idrus Marham (GATRA/Rifki M. Irsyad/awy)

Jakarta, Gatra.com - Mantan Sekretaris Jenderal dan Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marmah, menyebut pengembalian uang sejumlah Rp700 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakah hasil imbauan beberapa waktu lalu.

 

Idrus di KPK, Jakarta, Rabu (19/9), menyampaikan, bahwa setelah menjadi tersangka kasus suap terkait proyek PLTU Riau 1, langsung mengundurkan diri dari jabatan di Golkar maupun Mensos.

"Bahkan saya katakan, bilamana Golkar masih tersandra saya sebagai anggota, saya siap mengundurkan diri. Pada waktu itu saya mengimbau, teman-teman yang terkait dengan hukum yang tersangka, ya mbok kalau kita cinta pada Golkar, enggak usah bawa Golkar," katanya.

Bukan hanya itu, Idrus juga sempat menyampaikan imbau agar jika ada kader Golkar yang telah menerima uang, maka harus dikembalikan ke KPK. "Ya uang itu dikembalikan, daripada tidak ada kaitan orang yang ambil uang itu tidak pernah nanya dari mana uangnya. Kan gitu," ujarnya.

Namun demikian, Idrus mengaku tidak mengetahui siapa kader Partai Golkar yang mengembalikan uang sejumlah Rp700 juta ke KPK. "Jadi saya tidak tahu. Itu saja hambatan saya," ujarnya.

KPK menetapkan Idrus karena diduga bersama-sama Eni menerima hadiah atau janji dari
Johannes Budisutrisno Kotjo. Adapun Eni menerima uang sejumlah Rp6,2 miliar dari Kotjo secara bertahap sejak November 2017 sampai Juli 2018 yang diduga diketahui dan terdapat peran Idrus.

Selain itu, Idrus juga dijanjikan uang sejumlah US$1,5 juta dari Kotjo jika berhasil memuluskan proyek PLTU Riau 1 yang akan digarap atau dikerjakan Kotjo dan kawan-kawannya. Proyek PLTU Riau 1 itu merupakan bagian dari proyek 35 ribu Megawatt (MW) pemerintah.

Soal sejumlah uang tersebut, Idrus seperti disampaikan Samsul, mengaku tidak menerimanya. "Setahu saya, beliau [Idrus] bilang tidak tahu dan tidak pernah menerima janji yang seperti itu," ujarnya.

KPK menyangka Idrus melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
19-09-2018 20:59