Main Menu

Kembalikan Rp700 Juta, KPK Belum Pastikan Keterlibatan Golkar

Iwan Sutiawan
20-09-2018 06:09

Basaria Panjaitan.(GATRA/Adi Wijaya/re1)

 

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan dugaan keterlibatan Partai Golkar dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau 1 meskipun sudah ada pengembalian uang sejumlah Rp700 juta.

"itu yang saya katakan tadi ya, informasi itu sudah ada, prediksi kita sudah ada ke situ tapi pembuktian itu belum dapat," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK di Jakarta, Rabu (19/9).

Sedangkan saat ditanya bagaimana untuk mengungkap dugaan keterlibatan Partai Golkar dalam kasus ini, Basaria mengatakan, "Nanti akan dipikirkan kalau sudah ada," ujarnya.

Adapun soal pertanyaan apakah KPK tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Ketua Umum Partai Golkar, Airlanggar Hartarto, Basaria mengatakan, hal itu bisa dilakukan jika penyidik memerlukan keterangan dari yang bersangkutan.

"Bisa saja ke mana-mana penyidikan tapi kita enggak bisa target, oh si ini harus diperiksa, si ini harus diperiksa nanti kita tunggu penyidik saja," ujarnya.

Meski belum memastikan dugaan Golkar dalam kasus ini, KPK telah menemukan indikasi adanya aliran dana ke partai. "Dari awal sudah saya katakan, prediksi itu ada, tapi sampai sekarang kita belum bisa membuktikan," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes dalam OTT itu.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW).

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-09-2018 06:09