Main Menu

KPK Belum Cegah Sofyan Basir Pergi ke Luar Negeri

Iwan Sutiawan
20-09-2018 06:20

Sofyan Basir.(GATRA/Adi Wijaya/re1)

 

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mencegah Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Sofyan Basir, agar tidak bepergian ke luar negeri dalam kasus dugaan suap terkait PLTU Riau 1.

"[Dirut PLN Sofyan Basir] belum [dicegah ke luar negeri]," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (19/9).

Saat ini, KPK baru mencegah dua orang saksi dari swasta. Mereka adalah bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk, Samin Tan, dan anak buahnya bernama Nenie Afwani yang menjabat sebagai salah satu direktur perseroan.

"Jadi dicekal itu pasti ada sesuatu yang dibutuhkan oleh penyidik. Paling tidak, tidak selalu dia mengarah ke tersangka, tidak," katanya.

Sesuatu tersebut, lanjut Basaria, minimal bahwa penyidik membutuhkan keterangan yang bersangkutan dan pencegahan tersebut untuk memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan.

"Paling tidak ada sesuatu keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dibutuhkan oleh penyidik supaya memudahkan dan mempercepat pemberkasan penyidik. Ya kita harapkan yang bersangkutan tidak ke mana-mana dulu. Intinya untuk sementara ini," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes dalam OTT itu.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-09-2018 06:20