Main Menu

Tanggapan KPK Atas Keberatan Novanto Soal Kurs Dolar AS untuk Uang Pengganti

Iwan Sutiawan
20-09-2018 08:18

mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. (GATRA/Adi Wijaya/RT)

 

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau menanggapi soal keberatan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, soal kurs yang digunakan untuk membayar uang pengganti sejumlah US$7,3 juta terkait korupsi e-KTP.

"Saya masih harus pastikan itu ya, pada pihak Unit Labuksi tapi saya cek kalau surat permohonannya belum diterima oleh Unit Labuksi," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Rabu (19/9).

KPK akan menggunakan kurs Dolar Amerika Serikat (AS) per tanggal putusan Setya Novanto dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang langsung inkracht karena baik Novanto maupun jaksa penuntut umum KPK tidak mengajukan upaya hukum banding.

"Kami mengingatkan akan lebih baik pembayaran dimaksimalkan saja dahulu karena masih banyak ya selisihnya dari US$7,3 juta itu baru sebagian yang dibayar. Jadi akan lebih baik segera dilunasi saja agar bisa menjadi asset recovery," ujar Febri.

Terkait uang pengganti yang harus dibayar Novanto, unit Labuksi KPK sedang menelusuri aset-aset milik Novanto berupa tanah dan bangunan untuk disita dan dilelang jika yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya membayar sejumlah US$7,3 juta.

Sementara Novanto telah 3 kali mencicil untuk mengganti uang yang sempat diterimnya dan berjanji akan melunasinya. Terakhir, KPK mengeksekusi uang yang ada di dalam rekening Novanto sejumlah Rp1.116.624.197. Uang tersebut dipindahkan dari rekening KPK.

Adapun uang pengganti yang sempat diterima KPK dari Novanto yakni sekitar Rp6,1 miliar dan US$100 ribu. ‎Sejumlah uang pengganti tersebut akan disetorkan untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Sebelumnya, majelis hakim menghukum Setya Novanto 15 tahun penjara dan membayar denda sejumlah Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian, membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan sebesar Rp5 milyar subsider 2 tahun kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut Novanto dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun.

Terdakwa Novanto secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan e-KTP. Novanto terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dari proyek e-KTP dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya.

Menurut hakim, Novanto terbukti menerima uang US$7,3 juta terkait e-KTP. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf.

Pemberian uang kepada Novanto melalui mantan bos Gunung Agung, Made Oka Masagung dan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Sesuai fakta persidangan, uang tersebut diberikan melalui sistem barter antar money changer.

Selain itu, Novanto juga terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 seharga US$135,000. Ja‎m tangan yang harganya sekitar Rp1,3 miliar itu diberikan oleh Andi Narogong dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf. Pemberian itu sebagai ucapan terima kasih karena telah meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR RI.

Jam tangan itu telah dikembalikan Novanto kepada Andi, setelah ramainya pemberitaan bahwa KPK sedang menyidik kasus korupsi e-KTP. Novanto juga terbukti memperkaya pihak lain dan sejumlah korporasi.

Hakim menyatakan perbuatan Novanto melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum KPK.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-09-2018 08:18