Main Menu

KPK Panggil Dosen Unsyiah Soal Kasus Gubernur Aceh

Iwan Sutiawan
20-09-2018 11:39

Juru bicara KPK, Febri Diansyah. (GATRA/Erry Sudiyanto/re1)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syaih Kuala (Unsyiah), Erdiansyah Rahmi, untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus suap terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 yang membelit tersangka Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh.

 

"Erdiansyah Rahmi, dosen Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah saksi untuk IY [Irwandi Yusuf]," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (20/9).

Selain itu, penyidik memanggil Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Irawan Pandu Negara dan Administration Head, Hanif Nurul Amin juga untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf.

KPK menetapkan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Saiful diduga sebagai penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait sangkaan ini, Irwan Yusuf sempat mengatakan, bahwa bisa saja namanya dicatut oleh pihak tertentu karena di Aceh banyak praktik seperti ini. "Bisa saja, banyak sekali di Aceh begitu," ucapnya.

Terlebih, Irwandi juga mengaku sempat menangkap pihak yang diduga mencatut namanya untuk mendapatkan duit. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sepekan sebelum KPK melakukan OTT.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-09-2018 11:39