Main Menu

KPK Perpanjang Masa Tahanan 10 Anggota DPRD Kota Malang

Iwan Sutiawan
20-09-2018 17:33

Ilustrasi Tahanan. (Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan 10 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun anggaran 2015.

 

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk 10 tersangka tindak pidana korupsi, suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (20/9).

KPK memperpanjang masa penahanan ke-10 orang anggota dewan yang telah berstatus tersangka itu selama 40 hari ke depan yakni mulai tanggal 23 September sampai dengan 1 November 2018.

Adapun ke-10 orang anggota DPRD Kota Malang yang diperpanjang masa penahanannya adalah Harun Prasojo, Ribut Harianto, Erni Farida, Teguh Puji Wahyono, Sony Yudiarto, Diana Yanti, Syamsul Fajrih, Sugiarto, Afdhal Fauza, dan Hadi Susanto.

KPK sebelumnya menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yakni menerima hadiah atau janji alias suap terkait pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun anggaran 2015.

Adapun puluhan anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka kali ini, di antaranya Arief Hermanto (AH), Teguh Mulyono (TMY), Mulyanto (MTO), Choeroel Anwar (CA), dan Suparno Hadiwibowo (SHO).

Kemudian, Imam Ghozali (IGZ), Mohammad Fadli (MFI), Asia Iriani (AI), Indra Tjajyono (ITJ), Een Ambarsari (EAI), Bambang Triyoso (BTO), Diana Yanti (DY), Sugiarto (SG), Afdhal Fauza (AFA), Syamsul Fajrih (SFH), Hadi Susanto (HSO), Erni Farida (EFA), Sony Yudiarto (SYD), Harun Prasojo (HPO), Teguh Puji Wahyono (TPW), Choirul Amri (CAI), dan Ribut Harianto (RHO).

Para legislator di Kota Malang itu diduga menerima uang suap mulai sekitar Rp12,5 juta sampai Rp50 juta dari Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018. Pemberian uang itu agar para anggota dewan terhormat itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait jabatannya, di antaranya agar mengesahkan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun 2015.

Penyidik mendapati fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 22 tersangka diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5 juta sampai Rp50 juta.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka 22 orang anggota DPRD Kota Malang itu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, juga disangka melanggar Pasal 12 B Undang-UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan 22 orang tersangka tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang sudah ada 41 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya KPK menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus ini.
Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-09-2018 17:33