Main Menu

Bupati Hulu Sungai Tengah Dihukum 6 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politiknya

Iwan Sutiawan
20-09-2018 20:15

Bupati nonaktif Hulu Sungai Tenggah Abdul Latif usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/awy)

Jakarta, Gatra.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Abdul Latif selaku Bupati Hulu Sungai Tengah 6 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yakni menerima suap sejumlah Rp 3,6 miliar.

 

"Menjatuhkan pidana oleh kerena itu kepada H Abdul Latif tersebut di atas dengan pidana penjara selam 6 tahun," kata Ni Made Sudani, Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/9).

Selain itu, majelis juga menghukum Abdul Latif membayar denda Rp300 juta dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan.

Majelis juga menjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik H Abdul Latif yakni untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah dia menjalani pidana pokok 6 tahun penjara.

Majelis menilai terdakwa Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum menerima suap sejumlah Rp3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono, melalui Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani.

Penyuapan tersebut agar perusahaan di atas dapat memenangkan pengerjaan proyek pembangunan ruang perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai tahun anggaran 2017.

"Menyatakan bahwa terdakwa H Abdul Latif tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama primer," katanya.

Adapun dakwaan pertama primer jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atas vonis tersebut terdakwa Abdul Latif langsung menyatakan menolaknya dan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sementara jaksa penuntut umum KPK yang sebelumnya menuntut 8 tahun penjara, menyatakan pikir-pikir.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-09-2018 20:15