Main Menu

Angkasa Pura I Sebut Tak Ada Lagi Warga yang Bertahan di Area Proyek NYIA

Mukhlison S Widodo
20-09-2018 20:56

Pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport. (GATRA/Arief Koes/awy)

Yogyakarta, Gatra.com - Angkasa Pura  I menyatakan tidak ada lagi warga terdampak dan penolak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang bertahan di area proyek. Saat ini, semua jalur menuju area pembangunan juga telah ditutup.

 

“Semua areal sudah steril dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Yang ada hanya tiga kepala keluarga yang sementara ini masih kami izinkan menggunakan dan merawat masjid Al-Hidayah yang berada di area pembangunan,” kata General Manager PT Angkasa Pura  I Agus Pandu Purnama di area NYIA di Temon, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (20/9).

Gatra.com dan sejumlah media melihat masjid berwarna hijau itu satu-satunya bangunan yang berdiri di area pembangunan NYIA. Dari kejauhan, masjid yang disebut berdiri di tanah wakaf ini tampak masih digunakan karena terdapat jemuran terpal dan kain-kain.

Namun Pandu menampik jika masjid itu digunakan untuk tinggal dan menginap warga. Menurut dia, warga itu hanya menggunakan sarana ibadah. AP I mengizinkan warga menggunakan Masjid Al Hidayah sesuai kesepakatan. Warga masih bisa memakai masjid itu hingga masjid baru di area relokasi warga di Desa Palihan selesai dibangun.

“Pembangunan masjid baru sudah dimulai. Akhir bulan ini targetnya selesai. Masjid baru ini tujuh kali lebih besar daripada Al Hidayah,” kata Pandu.

Ketika masjid baru ini jadi, Pandu mengatakan akan melarang tiga kepala keluarga tersebut masuk area bandara. Sebab sesuai aturan keselamatan, semua pengunjung wajib mendapat persetujuan dari pemimpin proyek.

“Dari kesepakatan, AP I memberikan ganti rugi tanah wakaf masjid Al-Hidayah sebesar Rp500 juta yang digunakan untuk membangun masjid baru. Sedangkan sarana dan perlengkapan masjid dari CSR perusahaan,” ujarnya.

Pandu juga menanggapi aduan warga penolak bandara ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pandu merasa senang dan menyambut baik jika ada proses mediasi atas aduan tersebut. “Seluruh proses pembangunan bandara ini sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (19/9), Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas HAM Beka Ulum bertemu dengan Sekretaris Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Astungkoro. Kedatangan Komnas HAM ini untuk melengkapi informasi atas aduan warga yang menolak bandara.

“Sejak 2015 kami menerima banyak aduan terkait proyek NYIA. Antara lain 32 kepala keluarga yang menolak dan memilih bertahan di area bandara. Mereka mengaku mendapatkan intimidasi, ancaman, hingga tuntutan mereka tidak diterima PT AP I,” kata Ulum.

Reporter: Arif Koes
Editor: Mukhlison

Mukhlison S Widodo
20-09-2018 20:56