Main Menu

Satu Saksi Kasus Orang Kepercayaan Akil Mochtar Mangkir Pemeriksaan KPK

Iwan Sutiawan
20-09-2018 21:53

Juru bicara KPK Febri Diansyah. (GATRA/Adi Wijaya/awy)

 

Jakarta, Gatra.com - Manager PT Dolarindo Intravalas Primatama (Money Changer), Chandra Situmeang, tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa keterangan alias mangkir. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Muchtar Efendy, orang kepercayaan Akil Mochtar.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (20/9), menyampaikan, penyidik memanggil Chandra untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugana tindak pidana pencucian uang dan suap tersangka Muchtar.

"Saksi untuk tersangka ME [Marwan Efendy] dalam perkara suap sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK dan pencucian uang tersangka ME," katanya.

Selain itu, penyidik memanggil dua saksi untuk tersangka Muchtar yakni mantan Sekretaris Ketua MK Yuanna Sisilia dan Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hamonangan Siahaan.

Kedua saksi di atas diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan putusan sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPK menetapkan Muchtar Efendy sebagai tersangka karena diduga bersama-sama Akil Mochtar menerima suap untuk memengaruhi putusan perkara sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang sesuai dengan pesanan penyuap.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Muhtar melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bukan hanya itu, KPK juga menetapkan Muchtar Efendy sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa yang bersangkutan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan atau mengubah bentuk atas harta kekayaan yang patut diketahui sebagai hasil tindak pidana korupsi.

Awalnya, Muchtar menerima uang sejumlah Rp10 miliar dan US$500.000 dari Bupati Empat Lawang, Antoni Aljufri. Uang diberikan melalui istri Antoni, Suzana. Kemudian, menerima uang dari Wali Kota Palembang, Romi Herton. Romi menyerahkan uang melalui istrinya, Masitoh. Penyerahan dilakukan secara bertahap hingga totalnya mencapai Rp20 miliar.

Dari Rp30 miliar yang diterima, Muchtar baru memberikan Rp17,5 miliar kepada Akil Mochtar dan Rp3,8 miliar kepada CV Ratut Samagat milik istri Akil. Muchtar memberikan uang ke perusahaan tersebut melalui transfer.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp13,5 miliar oleh Muhctar dibelikan sejumlah aset atas persetujuan Akil. Asetnya berupa sejumlah tanah dan bangunan, serta puluhan kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua atas nama orang lain.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Muchtar melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus pencucian uang orang kepercayaan Akil Mochtar itu merupakan pengembangan dari kasus suap Akil terkait sejumlah penanganan perkara sengketa pilkada di sejumlah daerah.

Muhtar sebelumnya divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti memberikan kesaksian tidak benar dan mempengaruhi saksi lain agar memberikan keterangan bukan sebenarnya pada persidangan kasus korupsi Akil Mochtar.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan, perbuatan terdakwa Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan sengaja merintangi proses penyidikan KPK saat mengusut tindak pidana korupsi dan pencucian Akil Mochtar.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
20-09-2018 21:53