Main Menu

KPK Telusuri Bupati Purbalingga Laporkan Gratifikasi atau Tidak

Iwan Sutiawan
21-09-2018 09:50

Bupati nonaktif Purbalingga Tasdi diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan menerima suap proyek infrastruktur di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. (ANTARA/Reno Esnir/RT)

 

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Bupati Purbalingga non aktif, Tasdi, apakah sempat melaporkan sejumlah penerimaan uang atau lainnya ke Direktorat Gratifikasi KPK atau tidak.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (21/9), menyampaikan, penyidik mengonfirmasi hal itu saat memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka pada Rabu pekan ini.

"Penyidik mendalami tentang penerimaan uang oleh tersangka terkait dengan apakah penerimaan tersebut pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK," ujarnya.

Namun KPK memastikan bahwa Tasdi belum pernah mengembalikan uang yang sempat diterimanya dari beberapa pihak ke KPK, termasuk dari koleganya di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Utut Adianto. "Pengembalian belum ada, sejauh ini belum ada pengembalian," katanya.

Penyidik KPK, lanjut Febri, masih terus menelusuri aliran dana, salah satunya yang berasal dari Utut. Namun ia belum bersedia menyampaikan kepada siapa saja aliran dana tersebut setelah diterima Tasdi.

Sementara Tasdi tak menampik sempat menerima uang dari Utut, di antaranya Rp500 juta yang digunakan untuk pilgub Jawa Tengah (Jateng). Namun ia beralasan uang itu merupakan sumbangan ke Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan, bukan ke pribadi.

Dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center ini, KPK menetapkan Bupati Purbalingga, Tasdi; Kabag Unit Layanan Pengadaan ULP Pemkab Purbalingga, Hadi Iswanto; serta 3 orang dari pihak swasta dan kontraktor yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababa.

KPK menetapkan pihak-pihak di atas sebagai karena tiga kontraktor menyuap Tasdi dan Hadi sejumlah Rp100 juta setelah perusahaan mereka yakni PT Sumber Bayak Kreasi (PT SBK) dimenangkan sebagai pengerja proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II senilai Rp22 miliar.

Pemberian tersebut diduga merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5% dari nilai total proyek, yaitu sebesar Rp500 juta.

Pembangunan Purbalingga Islamic Center adalah proyek multi years yang dikerjakan selama 3 tahun mulai dari 2017-2019 dengan total nilai proyek sekitar Rp77 miliar terdiri tahun 2017 sebesar Rp12 miliar, 2018 sejumlah Rp22 miliar, dan 2019 yakni Rp43 miliar.

Librata Nababan dan Hamdani Kosen merupakan kontraktor yang kerap mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pembak Purbalingga. Adapun beberapa proyek yang sempat digarap kedua kontraktor di atas, di antaranya pembangunan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 senilai Rp9 miliar, pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap I tahun 2017 senilai Rp12 miliar, dan pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018 senilai Rp22 miliar.

KPK menyangka Tasdi dan Hadi Iswanto selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
21-09-2018 09:50