Main Menu

PSI Minta Seluruh Parpol Dibolehkan Beriklan Secara Swadaya

Hidayat Adhiningrat P.
21-09-2018 13:07

Jubir Bidang Hukum PSI, Rian Ernest (Dok.PSI/RT)

 

Jakarta, Gatra.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memasukkan surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar sidang perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 untuk menguji UU Pemilu 2017 khususnya pada larangan beriklan di media massa cetak, elektronik dan internet dihapuskan. PSI meminta agar seluruh partai politik dibolehkan secara swadaya untuk beriklan.

"Permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu 2017 sudah dilakukan PSI sejak awal Juni lalu, namun sampai dengan tiga bulan berlalu, sidang inti perkara belum digelar juga. PSI merasa Undang-Undang Pemilu 2017 begitu ramah terhadap partai lama, tetapi begitu menekan partai baru seperti PSI," kata Jubir Bidang Hukum PSI, Rian Ernest, dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com, Jumat (21/9).

PSI, lanjut Ernest, tidak bisa beriklan dan melakukan sosialisasi politik secara lebih efisien mengenalkan partai dan para calegnya melalui media massa cetak, elektronik dan internet. Ancaman pidana pun membayangi. Sekjen PSI pun, katanya, sempat hampir dipidana.

Larangan saat pesta demokrasi berlangsung ini pun bisa memengaruhi pintu rezeki industri media dan periklanan, pekerja kreatif serta sutradara.

PSI sebagai sebuah partai politik yang masih baru, merasa tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun.

"Tidaklah adil bagi PSI, setelah mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum, untuk kemudian dipaksa berhadap-hadapan dengan partai besar, namun tidak diberi keleluasaan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik," katanya.

Mengingat besarnya jumlah penduduk, luasnya wilayah Republik Indonesia dan ketatnya waktu menjelang pemilu, PSI merasa adalah keniscayaan bagi partai baru yang berkontestasi di pileg 2019 untuk beriklan.

Karena latar belakang tersebut, PSI memohon kepada MK untuk segera memulai Pemeriksaan Persidangan, karena masa kampanye yang akan menentukan nasib PSI di Pileg 2019 nanti sudah dimulai pada hari Minggu (23/9) ini.

"PSI memahami bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sempat kewalahan dengan banyaknya pemeriksaan sengketa pilkada di daerah," katanya.


Reporter: Riana Astuti
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
21-09-2018 13:07