Main Menu

KPK Perpanjang Masa Tahanan 5 Anggota DPRD Kota Malang

Iwan Sutiawan
21-09-2018 17:28

Juru bicara KPK Febri Diansyah. (GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan 5 anggota DPRD Kota Malang terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

 

"Dilakukan perpanjangan penahanan terhadap lima anggota DPRD Malang," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (21/9),

Kelima anggota DPRD Kota Malang yang diperpanjang masa tahanannya sehubungan status mereka sebagai tersangka itu yakni Teguh Mulyono (TMY), Suparno Hadiwibowo (SHO), Mulyanto (MTO), Choeroel Anwar (CA), dan Arief Hermanto.

"Dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 1 November 2018," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Febri, KPK telah memperpanjang masa penahanan 15 orang tersangka yang merupakan anggota DPRD Kota Malang setelah pada Kamis kemarin (20/9), memperpanjang masa penahanan 10 orang tersangka lainnya.

KPK sebelumnya menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yakni menerima hadiah atau janji alias suap terkait pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun anggaran 2015.

Adapun puluhan anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka kali ini, di antaranya Arief Hermanto (AH), Teguh Mulyono (TMY), Mulyanto (MTO), Choeroel Anwar (CA), dan Suparno Hadiwibowo (SHO).

Kemudian, Imam Ghozali (IGZ), Mohammad Fadli (MFI), Asia Iriani (AI), Indra Tjajyono (ITJ), Een Ambarsari (EAI), Bambang Triyoso (BTO), Diana Yanti (DY), Sugiarto (SG), Afdhal Fauza (AFA), Syamsul Fajrih (SFH), Hadi Susanto (HSO), Erni Farida (EFA), Sony Yudiarto (SYD), Harun Prasojo (HPO), Teguh Puji Wahyono (TPW), Choirul Amri (CAI), dan Ribut Harianto (RHO).

Para legislator di Kota Malang itu diduga menerima uang suap mulai sekitar Rp12,5 juta sampai Rp50 juta dari Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018. Pemberian uang itu agar para anggota dewan terhormat itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait jabatannya, di antaranya agar mengesahkan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun 2015.

Penyidik mendapati fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 22 tersangka diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5 juta sampai Rp50 juta.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka 22 orang anggota DPRD Kota Malang itu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, juga disangka melanggar Pasal 12 B Undang-UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan 22 orang tersangka tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang sudah ada 41 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya KPK menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus ini.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
21-09-2018 17:28