Main Menu

KPK: Pemohon Praperadilan Gubernur Aceh Tak Serius

Iwan Sutiawan
21-09-2018 18:19

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praperadilan yang dimohonkan Yuni Eko Hariatna di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal sah tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, hanya main-main.

 

"KPK menilai, pemohon [Yuni Eko Hariatna] tidak menunjukkan keseriusan mengajukan praperadilan," kata Febri Dianysah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (21/9).

KPK menilai demikian karena saat hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dalam beberapa hari persidangan untuk mengajukan bukti surat, saksi, dan ahli, tetapi pemohon tidak mengajukan satu pun bukti guna mendukung permohonannya.

"Hal ini menunjukkan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam permohonannya," ujar Febri.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mulai menggelar sidang pada Senin (17/9) dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan. Hari berikutnya jawaban dari KPK dan pembuktian dari pemohon dan termohon yang berlangsung hingga Kamis (20/9).

"Hakim praperadilan merencanakan agenda putusan pada hari Selasa, 25 September 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Febri.

Adapun Yuni Eko Hariatna merupakan Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Dia mengajukan permohonan praperadilan dengan perkara Nomor 97/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Panggilan tersebut ditujukan kepada Safaruddin dan kawan-kawan selaku tim kuasa hukum pemohon praperadilan. Para avokat tersebut semuanya berasal dari YARA.

KPK menetapkan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Saiful diduga sebagai penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait sangkaan ini, Irwan Yusuf sempat mengatakan, bahwa bisa saja namanya dicatut oleh pihak tertentu karena di Aceh banyak praktik seperti ini. "Bisa saja, banyak sekali di Aceh begitu," ucapnya.

Terlebih, Irwandi juga mengaku sempat menangkap pihak yang diduga mencatut namanya untuk mendapatkan duit. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sepekan sebelum KPK melakukan OTT.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
21-09-2018 18:19