Main Menu

Ketum APT2PHI: Presiden Jokowi Harus Tegas Soal Impor Beras

Arif Prasetyo
21-09-2018 20:45

Ilustrasi.(ANTARA/re1)

 

Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon meminta Presiden Joko Widodo tegas dalam kisruh impor 2 juta ton beras yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan pada 2018 ini.

"Impor beras hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan darurat. Ini amanat konstitusi, UU Tentang Impor Beras," kata Rahman, dalam pesan tertulis, Jumat (21/9).

Dia juga menandaskan, impor beras hanya bisa dilakukan atas permintaan Bulog dan rekomendasi tertulis Menteri Pertanian (Mentan).

Impor beras saat ini menui polemik ketika Mentan dan KaBulog Budi Waseso dalam pernyataan persnya Selasa (19/9) menolak dan menentang keras impor panganan pokok itu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito.

"Lalu impor itu sebetulnya untuk apa dan untuk kepentingan siapa? Berarti, ini tindakan impor secara ilegal dong!" ungkap Rahman.

Alumnus Lemhanas RI ini kemudian mendesak DPR dan MPR, agar jangan cuma diam dan melongo. "Ini kan masalah serius, penyalahgunaan kewenangan, idem dito dengan melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara," ujarnya.

Publikpun, kata dia, akhirnya bertanya kenapa Presiden Jokowi justru mendiamkannya, tidak berani menindak menteri asal Partai NasDem itu?

Padahal, lanjut Rahman, kebijakan dan aksi impor itu bisa berdampak pada pemiskinan terhadap petani dan rakyat Indonesia, karena impor pangan terutama beras, gula, kedelai, gandum dan bahan pangan holtikultura di era pemerintahan Jokowi meningkat tajam.

Menurutnya, impor beras hanya bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan stok nasional. Sementara stok nasional, menurut KaBulog, saat ini sudah mencukupi mencapai 2,4 juta ton, ditambah lagi dengan beras asal impor yang masuk sudah mencapai 2,8 juta ton.

Menurut hitungan Rahman, stok yang disampaikan KaBulog sudah betul, cukup aman, sehingga impor beras tidak diperlukan lagi. "Pengamanan stok nasional mencapai titik aman hingga musim panen raya Pebruari-Mei 2019 cukup 3,2 juta ton saja," katanya.


Arief Prasetyo

Arif Prasetyo
21-09-2018 20:45