Main Menu

KPK Nilai Pemohon Praperadilan Gubernur Aceh Tak Punya Kedudukan Hukum

Iwan Sutiawan
21-09-2018 20:46

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. (GATRA/Adi WIjaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Yuni Eko Hariatna, tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan praperadilan soal penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

 

"KPK memandang pemohon [Yuni Eko Hariatna] tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (21/9).

KPK pun telah menyampaikan bukti untuk meyakinkan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa Eko yang mengajukan permohonan praperadilan nomor perkara 97/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum.

Bukti yang disampaikan KPK, lanjut Febri, adalah surat bahwa praperadilan ini bukan merupakan inisiatif dari tersangka Irwandi Yusuf dan dia tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan praperadilan.

"Irwandi Yusuf tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dalam upaya hukum praperadilan," ujar Febri.

KPK juga telah menyampaikan bukti bahwa tangkap tangan terhadap Irwandi Yusuf di Pendopo Gubernur Aceh dan sejumlah pihak lainnya di wilayah Aceh memenuhi kategori Pasal 1 angka 19 KUHAP, yaitu beberapa saat setelah tindak pidana korupsi itu dilakukan.

"Karena itulah KPK meminta pada hakim praperadilan untuk menolak seluruh permohonan praperadilan tersebut atau setidaknya menyatakan tidak diterima," kata Febri.

Sedangkan untuk penyidikan kasus Irwandi Yusuf, dan dua orang tersangka asal swasta yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri masih berjalan. KPK terus memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti.

Sedangkan penyidikan untuk tersangka Ahmadi, Bupati Bener Meriah, telah selesai jaksa penuntut umum KPK telah menyerahkan dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Jumat, 14 September 2018 lalu. Rencana sidangan perdana digelar pada 27 September 2018.

KPK menetapkan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Saiful diduga sebagai penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait sangkaan ini, Irwan Yusuf sempat mengatakan, bahwa bisa saja namanya dicatut oleh pihak tertentu karena di Aceh banyak praktik seperti ini. "Bisa saja, banyak sekali di Aceh begitu," ucapnya.

Terlebih, Irwandi juga mengaku sempat menangkap pihak yang diduga mencatut namanya untuk mendapatkan duit. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sepekan sebelum KPK melakukan OTT.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
21-09-2018 20:46