Main Menu

Protes Keputusan Pimpinan Tentang Mutasi, Wadah Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta

Birny Birdieni
21-09-2018 20:46

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo.(ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO/re1)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com- Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK) mempersoalkan formil atau tata cara pembentukan dan materil dari Keputusan Pimpinan KPK No. 1426 Tahun 2018, tentang Tata Cara Mutasi di Lingkungan KPK. 

 

Dalam hal ini, Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo mengatakan bahwa dari sisi formil WPKPK menganggap keputusan pimpinan ini dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang selama ini berjalan di KPK. 

Bahkan dinilai terlalu terburu-buru tanpa melibatkan pemangku kepentingan dan Biro Hukum. Serta hanya dengan baju hukum keputusan pimpinan.

"Ini bukan sekadar soal perpindahan pegawai, tapi potensi hilangnya independensi KPK,” kata Yudi Di Jakarta Jumat (21/9).

Yudi mengatakan kalau keputusan pimpinan ini dapat membuat proses mutasi di KPK menjadi bias. Sehingga, orientasi kerja pegawai hanya akan menyenangkan atasan. Bukan sesuai dengan kompetensi dan independensinya.

Hal itu yang kemudian membuat WPKPK melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Rabu (19/9) lalu.

Pendaftaran tersebut diwakili oleh Ketua Wadah Pegawai, Yudi Purnomo, serta kuasa hukum Maulana Arif dan tim dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 

Lalu lanjut Yudi, dari sisi materil isi keputusan pimpinan tersebut mensyaratkan bahwa proses mutasi dapat dilakukan hanya dengan rekomendasi dari atasan serta persetujuan rapat pimpinan. 

Adapun selama ini, proses mutasi di KPK hanya dapat dilakukan melalui mekanisme alih tugas atau sanksi pelanggaran berat.

Mekanisme alih tugas dilakukan secara objektif dengan proses penilaian menyeluruh untuk menilai kapasitas seseorang. 

Proses ini sesuai dengan Undang Undang KPK yang mensyaratkan penempatan pegawai berdasarkan keahliannya.

Adapun dalam sanksi pelanggaran berat, dilaksanakan untuk membina pegawai dengan mekanisme penegakan kode etik yg ketat.

Yudi menegaskan bahwa gugatan ini ditempuh WPKPK karena berbagai upaya untuk mengoreksi mengalami jalan buntu. Sebelum menggugat, WPKPK telah berkirim surat elektronik dan melakukan audiensi dengan pimpinan.

“Kami merasa saat ini gugatan PTUN yang paling masuk akal untuk ditempuh, ini semua demi independensi KPK,” kata Yudi.


Birny Birdieni

Birny Birdieni
21-09-2018 20:46