Main Menu

Tenaga Honorer akan Diangkat Jadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja

Ervan
22-09-2018 06:47

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko soal status tenaga honorer. (Dok. KSP RI/FT02)

Jakarta, Gatra.com- Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa saat ini terdapat masalah ketidakjelasan status mereka yang bekerja di birokrasi tetapi bukan berstatus PNS.

 

“Contoh kasus di bidang pendidikan terdapat 735.825 guru non PNS yang bekerja di sekolah negeri tanpa ada kepastian status (honorer),” katanya sesuai rapat internal dengan Presiden dan Wakil Presiden bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Dalam Negeri, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/9).

Meski begitu, kata Moeldoko, pemerintah memberikan solusi penyelesaian antara lain dengan opsi status PPPK yang dari aspek tertentu, lebih fleksibel dibandingkan dengan PNS.

Moeldoko mengatakan bahwa saat ini terdapat 5.359 dosen dan tenaga pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), yang hak keuangannya, masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Selain untuk guru, kata Moeldoko, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan diterbitkan presiden juga bisa menjadi jawaban untuk gaji layak.

“Untuk para dosen PTNB, sehingga kualitas pendidikan tinggi kita bisa semakin berdaya saing. Masa orang dengan gelar Master atau Doktor kita gaji di bawah UMR. Ini kita perbaiki.” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Berdasarkan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN terdiri dari dua, yakni pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Saat ini, pemerintah tengah melakukan penataan SDM aparatur, dengan tujuan mewujudkan ASN yang profesional dan berdaya saing. Karena itu, maka rekrutmen CPNS yang dilakukan tahun 2018 ini diarahkan untuk mencari putra-putri terbaik bangsa, yang dilakukan melalui seleksi yang terbuka, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari KKN.


Reporter: Ervan Bayu
Editor: Anthony Djafar

Ervan
22-09-2018 06:47