Main Menu

Keterlibatan ASN di Pilpres Tak Serawan pada Pilkada

Iwan Sutiawan
22-09-2018 07:30

Ilustrasi - Pemungutan suara Pilkada. (Dok. GATRA/Handika Rizki/FT02)

Palembang, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemiliu kerap menjadi persoalan, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun di Piplres tidak serawan Pilkada.

 

"Tingkat keterlibatan ASN lebih tinggi dirasakan saat Pilkada karena menyangkut keberhasilan dan posisi jabatan yang nantinya dijanjikan, meski harus melalui aturan. Tentu Pilpres tidak lebih rawan dibandingkan Pilkada," ujarnya usai melantik penanggung jawab Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Hadi Prabowo di Griya Agung, Palembang, Jumat (21/9).

Meski demikian, Tjahjo tetap mengingatkan ASN harus netral seperti TNI dan Polri dalam setiap pemililu. Karena itu, saat terjadi pengaduan keterlibatan ASN maka dapat diproses dan diberikan sanksi jika bersalah. "Garisnya tetap tegak lurus, tegas dan jika bersalah maka disanksi," ucapnya.

Kondisi tersebut berbeda jika dibandingkan dengan kepala daerah. Menurut Tjahyo, keterlibatan kepala daerah pada Pilpres dinilai sah karena menyangkut aspirasi dari masyarakat meskipun itu berbeda dengan sikap partai pengusungnya. Perihal terjadi perbedaan dengan partai yang mengusung itu merupakan urusan persolan kepala daerah bersangkutan.

"Sah-sah saja, jika beda karena sebagai kepala daerah mereka membawa amanat rakyat yang dipimpinnya dan saat berbeda dengan partai yang mengusung maka hal tersebut merupakan urusan personal," ujarnya.

Dia mencontohkan terdapat kepala daerah yang sudah menyatakan dukungan meski berbeda dengan partai pengusung, yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada Pilpres 2019 ini, pasangan gubernur menyatakan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'aruf Amin. Sedangkan partainya mendukung capres-cawapres lainnya. "Bisa-bisa saja demikian," ucapnya.

Apalagi beberapa kepala daerah juga banyak yang merupakan pimpinan partai. Dengan demikian, kepala daerah juga tergabung dalam tim pemenangan pasangan capres 2019.

Namun demikian Tjahjo kembali mengingatkan keterlibatan kepala daerah hendaknya berada di koridor yang benar. Misalnya, menyampaikan izin saat mengikuti masa kampanye sekaligus mampu membedakan kedudukan saat menjadi kepala daerah atau tim kampanye termasuk penggunaan aset negara. "Kita tegas saja, tegak lurus dan mengetahui aturan yang berlaku," katanya.


Reporter: Tasmalinda
Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
22-09-2018 07:30