Main Menu

KPK Dalami Para Penyandang Dana Suap Amin Santono

Iwan Sutiawan
22-09-2018 11:33

Amin Santono. (ANTARA/Muhammad Adimaja/RT)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mendalami pihak-pihak yang menjadi sumber atau penyandang dana untuk mengurus tambahan anggaran untuk beberapa pemerintahan daerah (Pemda) dari APBN. Dana tersebut diberikan kepada Amin Santono selaku Anggota Komisi XI DPR dari F-Demokrat dan komplotannya.

 

"Kami menduga ada sejumlah pihak yang menjadi sumber dana, yang mana sumber dana itu ada yang masih dalam bentuk uang rupiah, dalam bentuk valas mata uang asing, ada yang sudah digunakan membeli batangan emas atau yang lain," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat malam (21/9).

Menurut Febri, KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan tersangka Amin Santono dan kawan-kawan, juga langsung mendalami untuk mengusut para penyandang dana dalam kasus ini.

"Itu yang kemarin kami dalami, karena kami duga, dugaan penerimaannya berasal dari sejumlah pihak sebagian terkait dengan terdakwa Amin yang sedang diproses saat ini," ujar Febri.

Sedangkan saat disinggung apakah para penyandang dana untuk mengurus tambahan anggaran untuk pemda dari APBN melalui jatah aspirasi anggota DPR Amin Santono ini menjadi terduga kuat sebagai tersangka, Febri enggan memastikan.

"Saya kira saya tidak bicara soal potential suspect ya, tetapi tentu mereka akan diperiksa, nanti pada proses persidangan dihadirkan sebagai saksi dan diklarifikasi bagaimana sebenarnya proses yang terjadi saat itu dan diklarifikasi juga sumber-sumber dana untuk Yaya," kata Febri.

Dalam kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan daerah dari APBN Perubahan 2018 ini sudah 2 orang terdakwa yang menjalani sidang yakni Amin Santono dan komplotan sindikatnya bernama Eka Kamaludin.

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK mendakwa Amin menerima suap sejumlah Rp3,3 miliar terkait pengurusan dana tambahan dari APBN P 2018 untuk Pemkab Lampung Tengah dan Pemkab Sumedang. Adapun Eka Kamaluddin didakwa menerima suap sejumlah Rp3.685.000.000 terkait pengurusan tambahan anggaran di dua kabupaten di atas.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
22-09-2018 11:33