Main Menu

Tujuh Langkah untuk Presiden dalam Menyelesaikan Kisruh Impor Beras

Umaya Khusniah
23-09-2018 15:39

Ilustrasi Stok beras. (Dok. GATRA/Dharma Wijayanto/awy)

Jakarta, Gatra.com - Ombudsman menilai, saling silang antara dua lembaga yang pendapat mengenai impor beras menciptakan situasi kontraproduktif.

 

 

"Adu argumen anatra Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan menghasilkan fakta jika kebijakan perberasan belum terintegrasi dari hulu sampai hilir," ujar anggota Ombudsman Alamsyah Saragih melalui rilisnya yang diterima Gatra.com Minggu (23/9).

Perubahan satu kebijakan pada salah satu mata rantai, misal saja Bantuan Pangan Non Tunai, telah menimbulkan komplikasi dalam sistem perberasan nasional. Perum Bulog menolak untuk impor beras. Alasannya, stok beras di gudang menumpuk.

Artinya, hal ini membuktikan buruknya dampak perubahan kebijakan tersebut. Dihentikannya program Raskin menyebabkan sistem logistik beras mengalami tekanan. Sementara penetapan program BPNT sebagai pemicu komplikasi tidak disertai dengan pembaruan kebijakan skema distribusi bagi Bulog, termasuk penerapan disposal stock policy.

Ombudsman juga menilai, adu pendapat di publik di antara para pembantu presiden ini dipicu oleh lemahnya dasar pengambilan keputusan impor atau tidka impor saat Rakortas. Hal ini diperburuk dengan ketidakkonsistenan sebagaina pejabat terkait terhadap keputusan Rakortas.

Maka dari itu,Ombudsman memberikan sarannya kepada Presiden Jokowi. Ada tujuh langkah yang disodorkan Ombudsman. Diantaranya, agar Jokowi segera tetapkan dan mempublikasikan hasil perbaikan perhitungan data produksi nasional oleh BPS. Kedua, Segera melakukan audit posisi stok beras di Perum Bulog dan menghitung perkiraan stok beras di penggilingan.

Selanjutnya, segera tetapkan neraca bers nasional sebagai dasar pengambilan keputusan impor. Keempat, perbaikan kebijakan pengadaan dan distribusi beras di perum Bulog.

"Jangan hanya memaksakan serap beras petani tanpa kejelasan skema distribusi dan atau disposal stock policy," ujarnya.

Kelima, Ombudsman menyarankan segera menerapkan skema dan prosedur baku untuk pengambilan keputusan impor atau tidak impor dalam Rakortas. Kemudian pastikan semua informasi dan data dapat diakses secara baik oleh publik.

Terakhir, Jokowi harus memastikan semua menteri dan pejabat terkait mematuhi keputusan Rakortas. "Hal ini agar tidak merusak kepercayaan publik," pungkasnya.


Umaya Khusniah

Umaya Khusniah
23-09-2018 15:39