Main Menu

KPK Panggil Kadishub Purbalingga Soal Suap Bupati Tasdi

Iwan Sutiawan
24-09-2018 11:29

Ilustrasi.(GATRA/Rifki M Irsyad/re1)

 

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Purbalingga, Imam Wahyudi, untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi, dalam kasus dugaan suap Purbalingga Islamic Center.

"Yang bersangkutan akan diklarifikasi seputar pengetahuannya untuk tersangka TSD [Tasdi]," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Senin(24/9).

Selain Imam, penyidik KPK juga memanggil satu orang saksi lainnya yakni Kepala Desa Candinata, Masikin. Dia juga dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Tasdi.

KPK masih terus berupaya merampungkan penyidikan kasus yang membelit tersangka Tasdi setelah empat tersangka lainnya telah dilimpahkan ke tahap penuntutan dan telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center ini, KPK awalnya menetapkan Bupati Purbalingga, Tasdi; Kabag Unit Layanan Pengadaan ULP Pemkab Purbalingga, Hadi Iswanto; serta 3 orang dari pihak swasta dan kontraktor yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababa.

KPK menetapkan pihak-pihak di atas sebagai tersangka karena tiga kontraktor menyuap Tasdi dan Hadi sejumlah Rp100 juta setelah perusahaan mereka yakni PT Sumber Bayak Kreasi (PT SBK) dimenangkan sebagai pengerja proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II senilai Rp22 miliar.

Pemberian uang tersebut diduga merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5% dari nilai total proyek, yaitu sebesar Rp500 juta. Pembangunan Purbalingga Islamic Center adalah proyek multi years yang dikerjakan selama 3 tahun mulai dari 2017-2019 dengan total nilai proyek sekitar Rp77 miliar terdiri tahun 2017 sebesar Rp12 miliar, 2018 sejumlah Rp22 miliar, dan 2019 yakni Rp43 miliar.

Librata Nababan dan Hamdani Kosen merupakan kontraktor yang kerap mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pembak Purbalingga. Adapun beberapa proyek yang sempat digarap kedua kontraktor di atas, di antaranya pembangunan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 senilai Rp9 miliar, pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap I tahun 2017 senilai Rp12 miliar, dan pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018 senilai Rp22 miliar.

KPK menyangka Tasdi dan Hadi Iswanto selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
24-09-2018 11:29