Main Menu

Anak Buah Zumi Zola Mengaku ”Dibantai” DPRD Jambi karena Tak Mau Kasih Duit

Iwan Sutiawan
24-09-2018 12:20

Mantan Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR, Arfan (batik coklat) di sidang perkara Zumi Zola. (GATRA/Iwan Sutiawa/re1)

Jakarta, Gatra.com - Mantan Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR, Arfan, mengaku "dibantai" Komisi III DPRD Provinsi Jambi karena tidak mau memberikan uang ketok palu kepada mereka terkait pembahasan anggaran untuk Pemprov Jambi.

 

"Waktu pembahasan Banggar saya dibantai Pak, saat itu banyak yang dengar bahwa PU penipu, pembohong segala macam, kami [DPRD] tidak mau sahkan," kata Arfan saat bersaksi untuk terdakwa Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/9).

Arfan menuturkan, setelah menjadi Plt Kadis PUPR Jambi, sempat dipanggil oleh Komisi III DPRD Jambi untuk membahas soal anggaran Pemprov Jambi. Mereka memanggil untuk meminta uang ketok palu.

"Saya dipanggil Komisi III, beliau ada dalam rangka meminta uang, saya bilang, mohon maaf saya tidak ada uang," katanya.

Akibat mengaku tidak mempunyai uang itulah Arfan mengaku "dibantai" oleh DPRD Jambi. "Sebenarnya saat itu minta ke saya itu tapi saya tidak mau melayani," ujarnya.

Sedangkan saat jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan apa kesimpulan dari rapat tersebut, Arfan mengatakan tetap tidak mau memberikan uang. "Ya saya nantang, saya tidak mau," ujarnya.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Afif Firmansyah, Asrul Padapotan Sitohang, dan Arfan sejumlah Rp 40.477.000.000 (Rp 40,4 milyar). Kemudian menerima satu unit mobil Toyota Alphard D 1043 VBM serta US$177,300 dan SGD100,000.

Uang tersebut diterima dari sejumlah pihak. Atas perbuatan itu, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Zumi Zola melanggar dakwaan pertama yakni Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, penuntut umum KPK juga mendakwa Zumi Zola menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sejumlah Rp13.090.000.000 dan Rp3,4 milyar.

Penyuapan itu dilakukan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014-2019 tersebut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (Raperda APBD tahun anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (Perda APBD Tahun Anggaran 2017).

Selain itu, agar para anggota DPRD Jambi itu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Raperda APBD tahun anggaran 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Perda APBD tahun anggaran 2018).

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Zumi Zola melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagimana dakwaan pertama.

Atau, lanjut jaksa penuntut umum KPK, melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 13 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagimana dakwaan kedua.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
24-09-2018 12:20